BPS Kerja Sama dengan Kominfo Siapkan Forum Satu Data

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, saat ini sedang membangun kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di seluruh Indonesia untuk membentuk forum satu data.

BPS di masing-masing provinsi siap mengawal sistem kerja Dinas Kominfo di daerah dalam menyiapkan data secara akurat dan terpercaya.

Hal ini terungkap melalui konferensi video antara Kepala BPS RI, Kecuk Suhariyanto dengan para Kepala Badan atau Dinas Kominfo seluruh Indonesia termasuk Dinas Kominfo NTT, di Aula BPS NTT pada Rabu (4/4/2018).

Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk menciptakan adanya roadmap pembinaan statistik secara sektoral di daerah menuju terbentuknya forum satu data.

Kepala BPS RI, Kecuk Suhariyanto mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, alokasi anggaran maupun tingkat eselonisasi yang sama pada Dinas Kominfo di Indonesia.

Untuk itu, BPS provinsi di Indonesia siap menjembatani dalam proses komplikasi statistik sektoral untuk menyiapkan publikasi daerah dalam angka (provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam angka).

Suhariyanto mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi teknis perencanaan pembangunan 2018, Dinas Kominfo di daerah akan dijadikan wali data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah.

“Dinas Kominfo bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data serta menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah,” katanya.

Dia mengatakan, latar belakang kerja sama BPS dan Kominfo dalam menyajikan data secara metadata, supaya dapat dijadikan acuan bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi serta dapat membuat kebijakan dengan tepat sasaran.

Sehingga nantinya, lanjut dia, data yang dikeloka Dinas Kominfo, mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai nomenkelatur tentang penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.

“Misalnya, kita bicara kemiskinan maka konsep dan definisi terkait kemiskinan pasti akan berbeda-beda berdasarkan persepsi masing-masing,” paparnya.

Terkait sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan statistik, dia menyebutkan, diberikan kesempatan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Kominfo di daerah untuk mengikuti tugas belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), di Jakarta, yang pendaftarannya dibuka mulai 10 April 2018. Dengan begitu, tambah dia, sebagai langkah persiapan SDM aparatur untuk mendukung tugas di bidang statistik.

Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia mengatakan, untuk mendapatkan data yang akurat tentu memerlukan proses melalui metadata. “Kami BPS NTT akan mendampingi Dinas Kominfo NTT dalam melakukan input data menuju terbentuknya forum data satu pintu. Sehingga tidak terjadi overlaping data antar perangkat daerah,” ucapnya.

Melalui video conference itu, terdapat sejumlah masukan dari setiap provinsi kepada BPS RI. Diantaranya, soal alokasi anggaran, diperlukan SK Gubernur terkait forum satu data, SDM bidang statistik, perlu adanya regulasi.

Untuk diketahui, tugas wali data statistik sektoral, adalah pertama, menerima dan memastikan data yang disampaikan oleh produsen data memenuhi ‘Standar Data’ dan memiliki metadata baku. Kedua, input data harus menenuhi ‘interoperabilitas data’; Ketiga, menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data dan Keempat, berpartisipasi dalam forum satu data.