Temui Menteri Tenaga Kerja, Persada Dorong Pembentukan Satgas Anti Perdagangan Orang

Bagikan Artikel ini

Laporan Frans Watu
Jakarta, NTTOnlinenow – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag, M.Si menerima utusan Perhimpunan Satu Darah Indonesia (Persada Indonesia) di ruang kerjanya, jumat 23 Maret 2018. Pada kesempatan tersebut, Menaker M.Hanif Dhakiri didampingi Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Maruli Hasoloan dan Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri SoesHindarno.

Turut mendampingi Ketua Persada Indonesia Hans Gore adalah Ketua Umum SBSI Dr. Muchtar Pakpahan, Gabriel G.Sola (Padma Indonesia), Vincent Wangge (FMIG) dan Christ Roy W. (Kompak NTT) serta sejumlah aktivis anti perdagangan manusia (Human Traficking).

Dalam pertemuan pembahasan korban perdagangan manusia yang menyebabkan gugurnya para tenaga kerja Indonesia yang mayoritas dari Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya, Menaker dengan senang menanggapi usulan Persada Indonesia untuk membentuk komite satuan tugas yang menangani secara khusus menangani kasus perdagangan manusia yang marak terjadi hingga tewasnya sejumlah anak bangsa akhir-akhir ini.

Solusi yang ditawarkan Persada Indonesia dengan membentuk badan khusus Komite Nasional Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia, diharapkan akan menjadi mitra pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Komite ini terdapat empat (4) unsur yaitu; Pemerintah, Apindo, Serikat Buruh dan Persada Indonesia. Komite ini juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga kedutaan-kedutaan negara tujuan TKI, tegas Ketua Persada Indonesia Hans Gore.

Menanggapi usulan Persada Indonesia, Menteri Hanif menyambut baik dan menyatakan sangat setuju dengan usulan itu. Dia mengatakan pemerintah saat ini sedang fokus membuat undang-undang turunan dari UU SBMI No. 18 tahun 2017.
“Undang-undang itu membahas soal pelatihan dan peranan pemerintah”, lanjut Menteri Hanif.

Terkait sejumlah kasus perdagangan manusia di NTT, dirinya mengakui bahwa pemerintah belum maksimal, hal ini disebabkan ada beberapa regulasi yang berbeda dan tidak sinkron antara pusat dan daerah.

“Itu butuh kerjasama semua pihak, karena itu saya setuju untuk pembentukan komite nasional. Silakan dilanjutkan ke Dirjen Binapenta”, ujar Menteri yang hobi menyanyi ini.

Untuk menindaklanjut arahan Menteri Tenaga Kerja, Dirjen Binapenta & PKK, Maruli Hasoloan, mengajak delegasi Persada Indonesia untuk turut serta dalam pertemuan yang diadakan pada 26 Maret 2018, untuk membahas hal-hal teknis terkait pembentukan Komite Nasional Satgas Anti Perdagangan Orang di Kementrian Tenaga Kerja.

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Soes Hindarno pada kesempatan itu meminta perwakilan Persada Indonesia hadir di Kupang dalam kegiatan Rapat Koordinasi bersama Disnakertrans Provinsi NTT pada bulan April mendatang.