Satgas Pencegahan Calon TKI Ilegal Diminta Perketat Pengawasan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Meski Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal, namun jumlah TKI ilegal yang ke luar negeri khususnya ke Malaysia tetap tinggi. Karena itu, satgas ini diminta bekerja ekstra untuk memperketat pengawasan.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya ungkapkan ini saat menerima kunjungan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono M.A dan Konsul Jendera (Konjen) RI di Penang Malaysia, Iwansha Wibisono beserta rombongan di Ruang Rapat Gedung Sasando Kantor Gubernur, Selasa (20/3/2018).

Menurut Lebu Raya, perekrutan TKI ilegal dilakukan dengan banyak modus maupun cara. Karena itu, Satgas Pencegahan Calon TKI Ilegal harus memperketat pengawasan terutama di pelabuhan dan bandara maupun pintu-pintu keluar lainnya.

“Kalau lewat Kupang tidak bisa, bisa saja mereka menempuh jalur laut ke Flores terus ke Labuan Bajo dan seterusnya ke Jawa,” ungkap Lebu Raya.

Gubernur juga berharap, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim agar satu suara dalam upaya penegakan hukum terkait masalah TKI ilegal di daerah itu. Para tokoh agama juga mesti selalu mengingatkan tentang hal ini lewat mimbar ibadah.

Pada kesempatan itu, gubernur dua periode itu mengisahkan pengalamannya menemukan sendiri calon TKI ilegal dengan dokumen palsu, dimana ketika itu satu pesawat dengan sejumlah wanita usia muda dengan tujuan ke Jakarta.

“Saya sudah menduga, mereka ini pasti TKW. Karena itu, saat transit di Surabaya, saya kumpulkan semuanya dan menanyakan tujuan mereka. Mereka bilang akan ke tempat pelatihan di Jakarta dan selanjutnya ke Malaysia,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, ketika diperiksa kelengkapan dokumen mereka, ditemukan foto dan nama yang tertera di paspor mereka sama sekali berbeda dengan pemegang paspor tersebut.

“Karena itu, ketika sampai di Jakarta, saya menyerahkan mereka ke pihak imigrasi dan petugas keamanan untuk selanjutnya diarahkan ke kantor penghubung dan dikembalikan lagi ke NTT,” kisah Lebu Raya.

Lebu Raya meyakini para TKI ilegal tersebut berangkat karena diajak oleh perekrut yang mendapat keuntungan besar dari bisnis ini. Karena itu, menurut dia, orang tersebutlah yang mesti ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.

“Yang paling menyakitkan, orang tuanya sendiri tidak mengerti anaknya pergi ke mana. Untuk mengatasi hal ini, semua pihak mesti bersinergi. Peran keluarga dan aparat desa mesti ditingkatkan. Bhabinkantibmas harus dilibatkan dalam proses pengawasan. Satuan tugas dan gugus tugas harus memperketat tugas pengawasan,” pungkas Gubernur Lebu Raya.

Konsul Jenderal (Konjen) RI di Penang Malaysia, Iwansha Wibisino menyatakan, perlu upaya komprehensif dan integratif untuk menangani permasalahan TKI ilegal. Pasalnya, sejumlah pertemuan dan wawancara dengan para TKI dari seluruh Indonesia di Penang, nampak mereka sangat lugu. Pengetahuan mereka juga sangat terbatas.

“Terkait perekrutan para TKI Ilegal, mereka berangkat kan mesti pakai pasport. Modusnya, mereka umumnya masuk dengan pasport turis selama 30 hari dan sesudahnya menghilang. Yang menjadi ironi, pasportnya tidak diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah NTT.

Dia mencontohkan, kasus yang menimpa Adelina Sau, TKI asal NTT yang mati disiksa majikan pada Februari 2018 lalu, ternyata paspornya diterbitkan oleh kantor Imigrasi di Blitar, Jawa Timur dan disponsori oleh biro perjalanan di Surabaya.

“Kejadian seperti ini sangat miris sekali, karena itu kita mengharapkan pihak imigrasi harus melakukan wawancara dan meneliti secara komprehensif sebelum terbitkan pasport,” harap Iwansha.

Iwansha juga berharap, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus diterapkan secara konsisten. Oknum yang terlibat dalam pengiriman TKI Ilegal, sesuai dengan UU ini harus dihukum maksimal 10 tahun dan didenda Rp 15 miliar.

“Perusahaan pengirim juga tidak hanya diblack list tapi juga mesti ditindak tegas agar ada efek jera,” tandas Iwansha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi NTT, Bruno Kupok mengatakan, Pemerintah Provinsi telah membentuk Posko Satgas Pengawasan TKI Ilegal sejak 2016 di dua tempat yakni Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau. Juga telah diimbau dan dikoordinasikan dengan Disnaker Kabupaten/Kota se-NTT untuk membentuk Posko yang sama.

“Posko ini melibatkan pihak terkait dengan dukungan Danlatamal, Danlanud dan Kapolda serta pihak terkait lainnya. Sejak Tahun 2016, sejumlah 1.119 TKI Ilegal yang kami tangkap dan cekal lewat posko ini. Kemudian kami bina dan kembalikan ke kabupaten/kota asalnya,” jelas Bruno.

Bruno juga berharap agar pihak-pihak dan instansi yang terkait dengan pengurusan dokumen TKI dapat mengambil peran secara aktif dalam Layanan Terpadu Satu Atap yang sudah dibentuk sejak September 2017.