Dana Desa Cenderung Dorong Pembentukan Desa Baru

Bagikan Artikel ini
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengatakan, sejak adanya kucuran Dana Desa (DD) dengan jumlah cukup besar mendorong meningkatnya pembentukan desa-desa baru. Karena itu, syarat dan kriteria pembentukan desa baru harus diperketat.

“Saya menduga jumlah desa akan semakin banyak. Karena itu, saya telah mengingatkan agar hati-hati dengan fenomena ini,” kata Lebu Raya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2018 di Aula Kantor Bupati Sumba Barat, Kamis (15/3/2018).

Menurut Lebu Raya, visi bersama untuk membangun desa harus juga dilakukan secara benar. “Adanya DD kurang lebih Rp.1 miliar per desa sangat menarik. Semua ingin mendapatkan kucuran dana tersebut. Kecenderungan untuk membentuk desa baru juga meningkat,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, dalam berbagai kunjungan ke desa, dirinya menemukan banyak penggunaan DD untuk hal-hal yang bukan menjadi prioritas. “Sebagai misal, desa-desa berlomba untuk membuat gapura di setiap lorong-lorong masuk ke desa. Karena ada uang, mereka mulai berpikir mau bikin apa yah. Saya selalu mengingatkan, jangan atas demokrasi kita bikin apa saja karena merupakan hasil musyawarah. Harus ada prioritas,” katanya.

Terhadap fenomena itu, Lebu Raya berharap agar pendamping dan kepala desa mengambil peran yang lebih berdaya guna. “Pendamping harus ketat di sini. Harus bisa mengarahkan penggunaan dana untuk hal-hal yang prioritas dan strategis. Dana itu harus dimanfaatkan secara baik dan terarah untuk kepentingan kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Lebu Raya mengingatkan agar proyek infrastruktur hendaknya berkurang dari waktu ke waktu dan lebih pembangunan harus mengutamakan program pemberdayaaan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi NTT,  Mekeng Florianus mengungkapkan DD untuk Provinsi NTT Tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2017. “Tahun 2017, DD untuk Provinsi  NTT sebesar Rp. 2,360 triliun lebih untuk 2.996 desa. Sementara untuk Tahun 2018 mencapai Rp. 2,549 triliun lebih untuk 3.026 desa. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 30 desa baru di Kabupaten Rote Ndao untuk tahun ini,” kata Mekeng.

Terkait upaya pemberdayaan masyarakat desa, Mekeng menyatakan hal itu sesuai petunjuk dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2018, minimal 30 % dari pelaksanaan proyek padat karya tunai harus menggunakan HOK (Harian Orang Tunai) yang berasal dari warga desa setempat.

“Hal ini bertujuan agar  pemanfaatan DD sungguh meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Mekeng.

Khusus untuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), kata Mekeng, sampai dengan Tahun 2018 sudah terbentuk 590 BUMDES yang terdiri dari 571 jenis BUMDes sendiri atau mandiri (milik satu desa tertentu) dan 19 BUMDes bersama yang terbentuk berdasarkan hasil kerjasama dua atau lebih desa yang berdekatan dalam satu kecamatan.