Tinggi Kasus Perdagangan Orang, Polda NTT Diminta Tertibkan PJTKI

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang menempati peringkat tertinggi dalam kasus perdagangan orang (human traffcking). Kepolisian Daerah (Polda) NTT diminta untuk melakukan penertiban terhadap sema perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang melakukan perekrutan tenaga kerja di daerah ini.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Kristofora Bantang sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Selasa (13/3/2018).

Feni, demikian Kristofora Bantang biasa disapa mengatakan, persoalan utama perdagangan orang berawal dari pemalsuan identitas diri calon tenaga kerja, terutama kartu tanda penduduk (KTP). Perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang masih belum tuntas hingga saat ini, masih memungkinkan masyarakat menggunakan KTP berjenis lain. Dengan demikian, ruang praktek pemalsuan oleh PJTKI nakal atau para calo tenaga kerja pun sangat terbuka.

“Kita minta agar Polda NTT bersama jajarannya melakukan penertiban, agar masyarakat NTT tidak terus- terusan menjadi korban perdagangan orang,” kata Feni.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Manggarai Raya ini menyatakan, para pelaku yang terlibat dalam pemalsuan identitas tenaga kerja dan melakukan pengiriman secara ilegal, hendaknya diambil tindakan tegas. Bila perlu, dijatuhi hukuman maksimal karena dinilai melakukan tindakan kejahatan terhadap manusia.

Anggota DPRD NTT dari PKPI, Jefri Un Banunaek meminta dukungan maksimal dari Polda NTT untuk memberantas praktek perdagangan orang yang terjadi di provinsi bercirikan kepulauan ini. Bila memungkinkan, Kapolda memberi dukungan penuh di daerah- daerah yang teridentifikasi paling banyak kasus perdagangan orang. Karena kasus perdagangan orang sudah menjadi masalah serius yang perlu diambil tindakan yang maksimal.

Kapolda NTT, Irjen Pol. Raja Erizman menyatakan, biasanya polisi baru tahu kalau ada praktek perdagangan orang setelah ada kejadian yang menimpa tenaga kerja bersangkutan. Walau demikian, pihaknya berjanji tetap melakukan pemantauan terhadap kasus perdagangan orang di provinsi ini, termasuk mengejar sampai ke jalur- jalur yang digunakan dalam perekrutan dan pengiriman tenaga kerja secara ilegal.

Dia menyampaikan, dalam upaya penanganan kasus perdagangan orang, beberapa waktu lalu jajarannya mengejar pelaku dan jaringan perekrut hingga ke Blitar, Jawa Barat. Pasalnya, tenaga kerja asal NTT itu, dibuatkan paspor di Blitar. Sistem seperti ini yang sagat sulit terdeteksi ketika tenaga kerja bersangkutan mengalami tindakan kekerasan atau meninggal di luar negeri. Pasalnya, yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk Blitar, bukan warga NTT.

“Kita akan lakukan razia bersama terkait penertiban PJTKI yang beroperasi di wilayah NTT,” tandas Raja Erizman.

Dia menambahkan, perlu dibentuk wadah kerja sama untuk menyikapi persoalan kasus perdagangan orang di daerah ini. Sehingga penanganan, terutama pencegahan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja secara ilegal ke luar negeri, tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, tapi tugas bersama.