Bupati Lay Sebut Kewenangan Tenaga Kontrak Ada di OPD

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Keputusan untuk pemberhentian dan pengangkatan Tenaga Kontrak (Teko) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kewenangan Pimpinan OPD masing-masing.

“Kewenangan teko ada di OPD masing-masing sesuai kebutuhan,” ujar Bupati Belu, Willybrodus Lay menyikapi rekomendasi Komisi I DPRD Belu untuk Pemerintah mengkaji ulang SK Kontrak Bupati 2018.

Dikatakan bahwa, keputusan Pimpinan OPD tetap dihargai dan tidak bisa dibatalkan karena itu telah sesuai dengan kebutuhan setiap OPD.

“Kalau dorang (OPD_red) sudah putuskan kita hormati keputusan. Saya kalau mentahkan lagi pasti kewibawaan hilang,” ujar Lay yang dikonfirmasi media.

Terkait polemik teko tersebut, dia meminta agar semua pihak bisa mengerti dengan keputusan yang sudah diambil. Keputusan terkait teko yang dihentikan dan diganti sudah melalui hasil evaluasi.

Sebelumnya Ketua Komisi 1 DPRD Belu, Marthin Nai Buti mengatakan, rekomendasi secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu untuk meninjau ulang SK pemberhentian dan pergantian teko telah disampaikan.

“Rekomendasi sudah kita masukan ke Pemerintah setelah lima hari RDP bersama OPD terkait dan para teko yang dihentikan. Kita tunggu saja, belum ada info,” ujar Naibuti.