DPRD Lapor Pemilik akun Facebook Rudiyanto Tonubesi ke Polisi

Bagikan Artikel ini

‎Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Terkait kicaun akun Facebook dengan nama Rudiyanto Tonubesi yang menyebut ada beberapa oknum DPRD yang menerima uang sebesar Rp.500 juta dari pihak Transmart. Ditanggapi serius oleh DPRD Kota Kupang. Pihak DPRD Kota Kupang sepakat melaporkan akun tersebut ke Pihak Polresta Kupang.

Rombongan DPRD Kota Kupang yang berjumlah 27 orang dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, DPRD Kota Kupang Kristian Baitanu. Tiba di Kantor Polresta pada Pukul 15.00, rombongan DPRD langsung menuju ruang Tindak Pidana Tertentu (Tipeter) dan diterima Kanit Tipiter, Aiptu Sunaryono.

Laporan ke Pihak kepolisian disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Kristian Baitanu, ditemani ketua Komisi II, Melkianus Asanap. Dalam laporanya, Kristian Baitanu, mengaku bahwa kedatangan dirinya bersama anggota DPRD lainnya untuk melaporkan melaporkan akun Facebook, Rudiyanto Tonubesy. Pihak DPRD melaporkan akun Facebook Rudiyanto Tonubesi, karena merasa dilecehkan terkait kicauan yang menyebut beberapa anggota DPRD menerima uang senilai Rp.500 juta dari manjemen transmart.

Wakil Ketua I, Kristian Baitanu kepada wartawan disela-sela pelaporan tersebut mengatakan, alasan pihak DPRD melaporkan akun Rudiyanto Tonubesi ke pihak kepolisian karena mereka tidak menerima tulisan tersebut, karena menyebut lembaga DPRD. DPRD mersa dirugikan dengan kicauan di Facebook sehingga harus dilaporkan ke Pihak Kepolisian.

“Kami semua sepakat agar tulisan di Facebook harus dilaporkan ke pihak kepolisian karena kami merasa dilecehkan,” katanya‎.

Sementara itu, Kapolresta Kupang Kota, AKBP. Anton C.N. Yang di Konfirmasi wartawan terkait pengaduan DPRD Kota Kupang, mengaku bahwa laporan itu akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.

“Kami akan pelajari dulu pelaporan dari DPRD. Ada unsur pidana kami akan usut sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini marak masyarakat salah menggunakan media sosial, sehingga pihaknya akan menelusi kasus yang dilaporkan oleh DPRD Kota Kupang.

“Tapi untuk kasus ini kami akan mempelajari terlebih dahulu, baru bisa ditetapkan apakah kasus ini melanggar UU IT atau tidak. Kalau terbukti maka kami akan tindak tegas, sebab media sosial harus digunakan dengan santun. Masyarakat bisa seenaknya menggunakan media sosial untuk asal bicara, lalau ketika berurusan dengan hukum baru bilang bercanda. Kalau ada pelanggaran jelas akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya.