Besok Jaksa Periksa Kades Baudaok Terkait Kasus Dana Desa

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu terus melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan dana Desa Baudaok, Kacamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Setelah melakukan pemeriksaan Sekdes, Bendahara dan TPK Desa Baudaok pada pekan lalu, kalau tidak ada rintangan penyidik Jaksa akan mengundang Kepala Desa Ribertus Ulu untuk dimintai keterangan seputar peran dan tanggungjawab sebagai Kades terkait pengelolaan dana Desa.

Kepala Kajari Belu melalui Kasi Pidsus, Danny Agusta Salmun kepada NTTOnlinenow.com, Selasa (13/2/2018) menuturkan, sesuai jadwal Kepala Desa Baudaok akan diundang besok untuk jalani pemeriksaan.

“Kita jadwalkan Kades yang diundang besok,” ujar dia.

Sementara itu jelas Danny, untuk TPK Agusto Sanches telah diundang dan diperiksa pihak penyidik Jaksa pada hari Jumat tanggal 9 Februari lalu kurang lebih selama dua jam.

Untuk diketahui, sebelumnya penyidik Kejari Belu telah mengundang Sekdes Baudaok Agustinus Kali dan Bendahara Desa Matheus Halek untuk memberikan keterangan seputar dugaan penyelewengan dana Desa Baudaok terkait pengelolaan anggaran sesuai APBDES tahun anggaran 2015 sampai 2017.

Diberitakan sebelumnya, warga laporkan dugaan penyalahgunaan keuangan Desa di Desa Baudaok sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 ke Kejari Belu, Jumat (12/1/2018).
Total dana desa selama dua tahun anggaran oleh kepala desanya mencapai ratusan juta rupiah bersumber dari beberapa item kegiatan pembangunan antara lain pengadaan sapi sebanyak 17 ekor seharga Rp 5,5 juta perekor namun hingga saat ini hanya yang sampai 15 ekor yang diadakan.

Selain itu dana pengadaan fasilitas desa siaga dan PKK berupa pengadaan alat tenun ikat dan pelatihan tenun ikat tahun anggaran 2015 yang baru terlaksana akhir tahun 2017 setelah warga mempersoalkan ke media masa beberapa waktu lalu.

Adapun kasus lain yang dilaporkan yakni, terkait pembangunan gedung PAUD tahun anggaran 2016 senilai Rp120 juta lebih yang tidak tuntas serta beberapa fasilitas lainnya yang sampai saat ini tidak terealisasi.

Tidak hanya itu juga pengadaan sapi sebanyak 18 ekor dengan total dana Rp99 juta tahun anggaran 2016 sampai awal tahun 2018 ini belum terealisasi. Selain itu dana desa tahap I tahun anggaran 2017 berupa pengadaan tenun ikat kegiatan PKK, pelatihan kelompok tani pelatihan managemen aplikasi, penghijauan lingkungan hidup fasilitas olahraga tidak terlaksana.

 

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*