Dandim 1601 Sumba Timur Bekali Netralitas TNI Hadapi Pemilu dan Pilkada

Laporan Mohammad Habibudin
Waingapu, NTTOnlinenow.com – Komandan Distrik Militer (Dandim) 1601 Kabupaten Sumba Timur NTT, Letkol Inf. Zaenuddin, SE Kamis 8 Februari 2018 membekali prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkup Komando Distrik Militer (Kodim) 1601 Sumba Timur dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Pembekalan tentang netralitas TNI dalam mengahadapi Pemilu dan Pilkada bertempat di Aula Makodim 1601 yang dihadiri oleh 75 orang yakni, Dandim 1601, Perwira dan Staf Kodim 1601 Sumba Timur, Dan ramil dan jajaran Kodim 1601 Sumba Timur bersama anggota Koramil 1601/ST.

Letkol Inf. Zaenuddin dalam pembekalannya menyampaikan, dalam menghadapi pesta demokrasi pada pemilu dan pemilukada 2018 mendatang, merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 maka TNI harus menjaga netralitas mengahadapi pemilu dan pemilukada.

“Peran TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,”kata Zaenuddin.

Menurutnya, adapun implementasi netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada adalah, mengamankan terselenggaranya pemilu dan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri selanjutnya satuan atau perorangan tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.

Ia menambahkan, prajurit TNI tidak diperkenankan menjadi anggota Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kecamatan atau menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS serta menjadi panitia pendaftar pemilih.

“Prajurit TNI tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu perorangan apalagi juru kampanye,”ungkapnya.

Lanjut Letkol Zaenuddin, jika dilihat sanksi hukumnya bagi prajurit yang melanggar UU netralitas berupa sanksi hukum disiplin militer seperti teguran, penahanan ringan dan berat itu akan memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan atau pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan pemilu dan pilkada.

“Jadi menyimpan atau menempelkan dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu dan pilkada di intansi dan peralatan milik TNI ada sanksi hukumnya,”tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*