Terkait Dugaan Korupsi Proyek Rumah Singgah, Jaksa Periksa PPK Dinkes Malaka

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yovita Roman diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu terkait proyek pembangunan satu unit rumah singga tahun anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Rabu (24/1/2018).

Pemeriksaan PPK Dinkes Malaka itu berlangsung selama enam jam oleh Kasi Pidsus Kejari Belu, Danny Agusta Salmon sejak pukul 10.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

Kepala Kejari Belu melalui Kasie Pidsus Salmon menuturkan, PPK dimintai keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan satu unit rumah tunggu di desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah pada tahun anggaran 2017 lalu.

“Kita baru tahap penyelidikan. Kami perlu dapat informasi dari beliau selaku PPK mengenai proyek rumah singgah senilai Rp 400 juta itu,” jelas dia.

Baca juga : Danramil Atapupu Grebek Judi Sabung Ayam di Pasar Dualaus

Dikatakan, tindakan yang dilakukan dengan pemeriksaan PPK proyek pembangunan satu unit rumah singgah saat ini berkaitan dengan informasi masyarakat mengenai adanya dugaan korupsi. Dimana ada indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan fisik proyek pembangunan satu unit rumah dimaksud milik Dinas Kesehatan Malaka di desa Fahiluka.

“Kami mendapat informasi dari masyarakat, jadi kami perlu selidiki kebenaran informasi itu sehingga perlu diperoleh informasi dari pihak-pihak terkait,” sebut Salmun.

Masih menurut dia, Yovita Roman merupakan orang ketiga yang diperiksa Jaksa setelah sebelumya Kadis Kesehatan Malaka, Pascalia Frida Fahik dan Kadis Pertanian, Yustinus Nahak yang diperiksa pada Rabu pekan lalu.

Dikatakan, Kadis Pertanian, Yustinus Nahak diperiksa terkait dugaan korupsi dana pengadaan benih kacang hijau tahun anggaran 2017 lalu. Penyelidikan kasus dugaan korupsi dana kedua proyek itu masih akan terus dilakukan kepada pihak terkait lainnya seperti kontraktor pelaksanaan proyek masing-masing.

“Kasus pengadaan benih kacang hijau, sudah kami kasih surat undangan untuk PPK Dinas Pertanian dan secepatnya bisa datang ke kita. Setelah itu baru diundang lagi pihak terkait lainnya,” terang Salmun.