DPRD NTT Minta Gubernur Surati Kemenpan Soal Kuota Mahasiswa STPDN

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi I yang membidangi Pemerintahan Umum DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta gubernur menyurati Kementerian Peberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penambahan jumlah kuota penerimaan mahasiswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada Januari 2018 ini.

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho sampaikan ini kepada wartawan setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT dan Biro Pemerintahan Setda NTT, Selasa (16/1/2018).

Maxi, demikian Kasintus biasa disapa mengatakan, rapat dengar pendapat dengan dua mitra komisi itu menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi I ke SPDN Bandung akhir 2017 lalu.

Pada kesempatan itu, menurut Maxi, Deputi Rektor IPDN menyarankan agar Pemerintah NTT menyurati Kemenpan dan Kemendagri serta tembusannya disampaikan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait penambahan formasi Praja STPDN dan kebijakan khusus yang diberikan untuk NTT.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka dari Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan, surat tersebut untuk menjawabi kuota formasi mahasiswa STPDN untuk NTT. Karena pada formasi 2017, NTT diberikan jatah 72 orang tapi yang lulus hanya 35 orang. Untuk memenuhi kuota tersebut, terpaksa diambil dari provinsi lain.

“Agar persoalan yang sama tidak terjadi lagi pada tambahan formasi penerimaan Praja STPDN pada Januari 2018 ini, kita minta gubernur menyurati Kemenpan dan Kemendagri,” kata Maxi.

Menurutnya, kebutuhan NTT akan Praja STPDN sangat tinggi. Dewan mengharapkan agar setiap kecamatan minimal ditempatkan satu orang Praja STPDN. Saat ini, NTT memiliki 309 kecamatan yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Baca juga : Komisi V Desak RS Siloam Kembali Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Kupang

Selain itu, lanjut Maxi, pada Februari gubernur juga diminta menyurati Kemenpan dan Kemendagri agar mengambil kebijakan khusus untuk NTT terkait syarat penerimaan mahasiswa Praja STPDN. Sehingga syarat yang diberikan NTT lebih longgar bila dibandingkan dengan provinsi lain.

Terkait hal ini, lanjutnya, gubernur juga menyurati pemerintah kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan untuk menyiapkan calon siswa kelas tiga SMA yang punya niat untuk melanjutkan pendidikan di STPDN, termasuk tujuh sekolah kedinasan.

“Prinsipnya kita minta pemerintah mencari kiat- kiat tertentu agar calon praja STPDN bisa lulus pada seleksi masuk STPDN,” tandas Maxi.

Dia menambahkan, langkah persiapan yang diambil pemerintah antara lain, melakukan tes kesehatan, psikologi, kesamaptaan, dan pengetahuan umum bagi para siswa yang hendak melanjutkan pendidikan di STPDN. Semua langkah perlu diambil agar kuota penerimaan praja STPDN yang diberikan NTT bisa terpenuhi.

“Bila perlu gubernur dan ketua DPRD NTT menemui Menteri PAN RB dan Mendagri karena NTT sangat butuh Praja STPDN,” ujar Maxi.