Di Kota Kupang, Kuota Kursi DPRD Tidak Bertambah, Dapil Bertambah

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Tidak ada penambahan jumlah penduduk sampai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pusat, maka dipastikan jumlah Kursi DPRD Kota Kupang tidak akan bertambah.

Demikian dikatakan Komisioner KPU Kota Kupang, Lodowik Fredik kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/01/2018).

Menurutnya, penetapan jumlah penduduk yang dijadikan acuan untuk penetapan jumlah kursi sudah harus dilakukan 16 bulan sebelum diselenggarakan Pileg tahun 2019. Namun pada 17 Desember 2017 yang menjadi batas waktu terakhir, pihak Kemendagri belum merilis data jumlah pemilih untuk semester II tahun 2017, sehingga pihak KPU Kota Kupang kemudian menjadikan data jumlah penduduk Kota kupang semester I, yang dirilis pada bulan agustus lalu sebanyak 438.005 jiwa, sebagai jumlah penduduk sah, untuk dijadikan acuan penetu jumlah kursi di DPRD Kota Kupang.

“Sesuai regulasi, rentang jumlah penduduk dibawah 500 ribu, akan mendapat kuota 40 kursi. Sedangkan jumlah penduduk dalam rentang 500 ribu sampai 1 Juta jiwa mendapat jatah 45 kursi. Sedangkan jumlah penduduk Kota Kupang, berdasarkan hasil verifikasi dari Kemendagri hanya 438.005 jiwa. Jumlah itu berbeda dengan data yang ada pada dispenduk dengan jumlah penduduk sebanyak 532 ribu jiwa,” katanya.

Ia mengaku, meskipun data semester II yang dikeluarkan Kemendagri jumlah penduduk Kota Kupang bisa mencapai 500 ribu lebih, maka data tersebut tidak berpangaruh lagi, karena batas waktu yang ditolerir dalam PKPU hanya sampai 17 Desember 2017, sehingga data yang dikeluarkan tidak lagi berpengaruh untuk penambahan kursi.

Baca juga : DPD Hanura NTT Turut Layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Ketum OSO

Sementara menyangkut daerah pemilihan di Kota Kupang, ia mengaku pihak KPU telah melakukan rapat kerja pada 23 Desember 2017 lalu, dengan mengundang semua Parpol peserta pemilu tahun 2014, dan semua parpol baru untuk Pileg tahun 2019. Dalam rapat kerja yang juga melibatkan sejumlah stakeholder, sebagian besar parpol yang menginginkan adanya pemisahan dapil Kecamatan Kota Lama dan Kelapa Lima. Hanya Partai PKB yang tidak mengingankan adanya pemisahan dapil Kecamatan Kota Lama, Kelapa Lima.

Ia mengaku berdasarkan masukan tersebut, dari hasil Rapat Kerja, pihak KPU membuat rekomendasi soal keinginan pemisahan dapil kepada pihak KPU Provinsi NTT, kemudian dari pihak KPU provinsi, mengumpulkan merekap semua hasil rekomendasi tersebut, dan dikirim ke KPU pusat, kemudian penetapan dapil dilakukan oleh KPU Pusat dengan melakukan koordinasi dengan DPR RI.

“Dengan banyaknya aspirasi dari sebagian besar parpol menginginkan adanya pemisahan dapil maka hampir pasti pemisahan dapil Kecamatan Kota Lama, Kelapa Lima bisa terwujud. Apalagi secara regulasi juga membolehkan adanya pemisahan dapil jika jumlah kursi dalam satu dapil 3 sampai 12 kursi,” urai Lodowik.

Ia mengaku, jika jadi dipisah jumlah kursi untuk dapil Kecamatan Kota Lama akan berjumlah empat kursi, sedangkan untuk Kelapa Lima sebanyak 7 kursi. Sedangkan untuk Dapil Kecamatan Oebobo 9 kursi, Dapil Maulafan 8 Kursi, Dapil Alak 6 kursi, Dapil Kecamatan Kota Raja 6 kursi. Dengan demikian total jumlah kursi sebanyak 40.