BPBD NTT Siagakan Posko Bencana Aktif 24 Jam

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyiapkan pelbagai sumber daya dalam menghadapi peristiwa bencana alam. Selain itu, BPBD NTT juga setiap saat memantau kondisi daerah di 22 kabupaten/ kota melalui Posko bencana yang beroperasi selama 24 jam.

“Kami telah memantapkan empat bidang sumberdaya yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berkaitan dengan penanggulangan bencana. Yaitu sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya peralatan, regulasi dan dukungan dana. Juga di setiap kabupaten/kota sudah dilengkapi dengan peralatan komunikasi,” kata Kepala BPBD NTT, Tini Thadeus di Kupang, Senin (15/1/2018).

Tini Thadeus, menjelaskan pihaknya memiliki berbagai item kegiatan dalam penanggulangan bencana. Mulai dari bencana gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir hingga pada kejadian luar biasa (KLB). Untuk penanganannya perlu mempersiapkan struktur dan kelembagaan maupun SdM BPBD di 21 kabupaten/kota. Saat ini sudah terdapat lembaga BPBD di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Malaka.

Terkait sumberdaya peralatan, kata Thadeus, BPBD kabupaten/kota sudah dilengkapi peralatan dasar maupun peralatan pendukung. BPBD NTT telah mendistribusikan peralatan dasar secara merata di seluruh kabupaten berupa mobil ranger dilengkapi radio komunikasi, motor trail dan tenda.

“Sedangkan peralatan pendukung telah diberikan mobil box dan mobil pick up penanggulangan bencana, speed boad dan tangki air,” ujarnya.

Thadeus menyebutkan, regulasi yang menjadi acuan penanggulangan bencana adalah Undang-Undang (UU) nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disertai adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh masing-masing kabupaten dan kota.

“Terpenting juga soal dana pendukung, dan bersyukur dana yang bersumber dari APBD I dan APBD II sudah disiapkan sesuai kemampuan daerah,” katanya.

Baca juga : Raja Erizman Gantikan Agung Sabar Santoso Jadi Kapolda NTT

Menurut Thadeus, disamping dana APBD I dan II juga terdapat dana hibah dari pemerintah pusat untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi NTT.

Namun, lanjut dia, tidak semua kabupaten setiap tahun mendapatkan dana tersebut. Tergantung intensitas bencana dan jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten/kota. Sebab, dana RR ini untuk pembangunan fisik merehabilitasi bangunan yang hancur.

“Pada 28 Desember 2017, Kementerian Keuangan RI selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mentransfer dana RR sebesar Rp61,9 miliar ke rekening kas daerah dan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain,” paparnya.

Dana tersebut, kata dia, diperuntukan bagi empat kabupaten yang telah mengajukan proposal dalam kegiatan tahun 2018 yakni Kabupaten Manggarai sebesar Rp18 miliar, Ende Rp16 miliar, Alor Rp15 miliar dan Kabupaten Flores Timur sebesar Rp12 miliar.

Dijelaskannya, BPBD NTT memiliki program inti, yaitu penanggulangan bencana. Terdiri dari item kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Untuk kegiatan pra bencana, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan.

Misalnya, pemasangan papan early warning system (sistem peringatan dini) di lokasi rentan bencana, sosialisai melalui Bakohumas, sosialisasi sekolah aman, sosialisasi di tempat rawan bencana di daerah bantaran sungai, lewat media cetak, online, radio dan televisi dalam bentuk inter aktif serta pemasangan baliho.

Dia menambahkan, pada tahap terjadi bencana atau tahap emergency, BPBD NTT memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana, distribusi logistik dan peralatan memasak. Untuk tahap berikutnya yaitu pasca bencana, dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.