PPK Akui Lalai Input Data keuangan, Kontraktor Pelaksana CV Mandiri Jaya Tuntut Ganti Rugi

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Akibat kesalahan petugas teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Bagian pengairan dalam mengukur lebar bentangan kali, kontraktor pelaksana Proyek Irigasi Banopo, desa Tublopo Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, diperintahkan PPK untuk menambah volume pekerjaannya.

Lantaran diharapkan pekerjaan besar itu jangan sampai mubasir dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kontraktor pelaksana dari CV Mandiri Jaya mengambil langkah untuk melanjutkan pekerjaan tambahan sesuai perintah PPK.

Kepada media ini, langsung dari lokasi Proyek Irigasi Banopo Selasa (02/01/2018) Pihak Pelaksana Deri Naben mengungkapkan volume pekerjaan bronjong sesuai RAB sudah 100 persen dikerjakan. Meskipun demikian ujung bronjong ternyata tidak sampai pada tebing kali untuk dipasang pengikat.

“Sesuai RAB, volume pekerjaan bronjong normalisasi kali hanya 44 meter dan sudah 100 persen saya selesaikan. Namun setelah PPK dan tim dari Dinas PU bagian pengairan survey ke lokasi, ternyata ujung bronjong tidak sampai ke tebing sehingga otomatis tidak ada pengikat. Dari 44 meter itu, kami lanjut kerjakan sampai tebing sekitar 6 meter sesuai perintah PPK. Dan lanjut dibuat bronjong pengikat ke hulu 6 meter, hilir 6 meter, tanam 2 meter ke dalam tebing ujung bawah dan atas”, ungkap Naben.

Untuk melanjutkan penambahan pekerjaan itu, Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) Wende Laka meminta Naben untuk mengurus adendum penambahan volume kepada PPK. Dan pengajuan adendumnya disetujui oleh Pelaksana Tugas Kadis PU, Yani Salem.

Baca juga : Wabup TTU : Program Generasi Sehat Cerdas Diperpanjang Hingga Desember 2018

“Perintah dari PPK, urusan pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan. Tapi harus diingat batas input di bagian keuangan untuk penambahan dana sesuai aturan pada tanggal 31 Agustus server sudah ditutup. Jadi harus secepatnya diajukan permohonan. Dan sebelumnya kami harus ambil perhitungan dari mereka berupa RAB kecil khusus untuk penambahan dengan gambar. Jadi waktu saya masukkan permohonan sudah dilampirkan dengan RAB dan gambar dari mereka. Saya masukan tanggal 15 Agustus ditujukan ke Plt, Kabid, tembusan ke bagian Pembangunan dan Panitia Pemeriksa khusus di bidang pengairan. Tanggal 19 Agustus sudah ada jawaban dari Kadis ditujukan ke PPK dalam isi surat sesuai dengan surat permohonan yang saya ajukan, sehingga kalau bisa PPK segera proses dan tindaklanjuti. Anehnya adalah PPK hanya membayar ke saya uang proyek sesuai kontrak pertama saja.

PPK Akui Lalai Dalam Menginput Data Keuangan
Kepada media ini, Naben juga mengulang pengakuan PPK, Wende Laka kepada sejumlah media saat awal dikonfirmasi. Bahwa PPK mengakui lalai dan menyatakan bertanggungjawab penuh atas kesalahan itu. “Dia (PPK) mengaku telah membuat kesalahan dalam menginput data keuangan sehingga mereka siap membayar ganti rugi kepada kami. Namun hingga saat ini bentuk tanggungjawab PPK seperti apa belum kami ketahui, pihak PPK terkesan mencuci tangan dengan mencari kesalahan kami selaku kontraktor pelaksana.

PPK itukan sudah tahu batas input data keuangan untuk minta penambahan dana sesuai dengan keadaan fisik di lapangan tanggal 31 Agustus. Dan kami sudah ajukan permohonan jauh hari sebelum itu. Hanya karena pihak PPK terlambat memroses sehingga bagian keuangan tidak bisa memaksa untuk diproses karena serfer sudah terkunci”, ungkap Naben kesal.

Sementara Pelaksana Tugas Kadis PU, Yani Salem mengatakan, Kontraktor pelaksana sudah menyelesaikan pekerjaan 100 persen dan proyek sudah dilakukan PHO pada 15 November 2017 lalu. Dan dari dinas sudah membayar uang kepada rekanan sesuai kontrak. “Sesuai kontraknya, kita sudah bayar 95 persen, masih tersisa 5 persen dana pemeliharaan. Sisanya baru akan dibayar setelah selesai masa pemeliharaan. Dan tidak ada adendum,” kata Salem.

Namun Naben tetap berpegang pada bukti permohonan adendum yang tertera stempel dari dinas Pekerjaan Umum. “Saya pegang bukti surat permohonan adendum yang ada stempel dari dinas terkait. Dan sesuai RAB untuk pekerjaan tambahan volume nilainya sebesar 100 juta lebih yang belum dibayar”, tandas Naben.