BPJS Diminta Pertimbangkan Lagi Pemutusan Kerja Sama Dengan RS Siloam

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Terhitung mulai 1 Januari 2018 hingga tiga bulan ke depan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kupang resmi memberlakukan kebijakan pemutusan hubungan perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit (RS) Siloam. Namun Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta manajemen BPJS Kesehatan mempertimbangkan lagi kebijakan itu karena sangat merugikan masyarakat NTT.

Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi V DPRD NTT dengan manajemen BPJS Kesehatan Cabang Kupang, RS Siloam Kupang, Direktur RSUD W.Z. Johannes Kupang, Dinas Kesehatan NTT, dan Ombudsman Perwakilan NTT di Kupang, Kamis (28/12).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Subkhan mengatakan, terkait penghentian sementara perjanjian kerja sama dimaksud, pihaknya telah bahas bersama dengan manajemen RS Siloam, RSUD Prof.WZ Johannes Kupang dan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) NTT. Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan oleh BPJS Kesehatan pusat.

“Pemutusan ini bersifat sementara yakni selama tiga bulan dan akan dievaluasi kembali. Diharapkan, kerja sama dengan RS Siloam bisa terjalin kembali setelah tiga bulan itu,” kata Subkhan.

Diq menyebutkan sejumlah alasan yang mengharuskan BPJS Kesehatan mengambil langkah pemutusan hubungan kerja sama dimaksud. Sejumlah persoalan itu antara lain, keluhan pasien soal irup atau biaya obat, penolakan pasien, masih utamakan pasien umum, pasien diminta datang satu hari hanya untuk mendapat pelayanan satu poli. Selain itu, sistem booking ruangan, jumlah ruangan yang terbatas, dan administrasi.

“Walau selama tiga bulan tidak ada kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RS Siloam, tapi pasien kasus tertentu atau pasien emergency, tetap dilayani dan bisa dilakukan klaim. Misalkan, pelayanan urologi hanya ada di RS Siloam,” ungkap Subkhan.

Direktur RS Siloam, Hans Boby menyampaikan, pihaknya sudah analisa soal dampak pemutusan sementara kerja sama tersebut.‎ Walau demikian, pihaknya siap memperbaiki dan menindaklanjuti sejumlah aspek yang harus dibenahi terutama pelayanan dan administrasi.

Baca juga : Pemkot Kupang Akan Rasionalisasi PTT

“Kita berkomitmen, kerja sama dengan BPJS Kesehatan dijalin lagi, karena prinsip kita hadir di sini adalah melayani masyarakat,” tandas Hans.

Dia menyampaikan, saat ini RS Siloam memiliki 110 tempat tidur yang terbagi untuk pelayanan kelas satu, dua, tiga, VIP, ICU, dan isolasi. Dalam waktu dekat, akan tambah jumlah tempat tidur dan dokter spesialis.

Direktur RSUD Johannes Kupang yang juga Ketua Persi NTT, Domi Minggu Mere menjelaskan, terkait penghentian kerja sama dimaksud, pihaknya sudah bahas bersama dengan RS Siloam dan BPJS Kesehatan.

Hasil pembahasan, lanjut dia, untuk pelayanan emergency dan peserta JKN KIS, RS Siloam tetap memberi pelayanan. Pelayanan pasien cuci darah, tetap dilakukan di RS Siloam dengan menggunakan rujukan dari RSUD Johannes. Karena jumlah pasien cuci darah di RSUD Johannes sudah 100 lebih orang dan pelayanan yang diberikan setiap hari sampai pukul 23.00 Wita.

“Tentunya hal ini berdampak pada keuangan di rumah sakit milik pemerintah NTT itu. Namun untuk membantu masyarakat, keputusan ini harus diambil,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto mengatakan, rekomendasi yang bisa diambil dari rapat ini adalah, BPJS Kesehatan hendaknya meninjau kembali keputusan soal pemutusan hubungan kerja tersebut.

“RS Siloam hendaknya segera membenahi pelayanan, administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Dinas Kesehatan NTT dan Persi NTT hendaknya mengoptimalkan peran pengawasan,” ujarnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*