Terbatasnya BOS Pendidikan Nonformal jadi kendala LPK dalam menjalankan PIP

Bagikan Artikel ini

Laporan Frans Watu
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Bertempat di LPK Fetomone Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ketua Umum Kibar Indonesia Ir.H.M.Nurcahyo Riswanto mewakili Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat meluncurkan pelatihan angkatan pertama dibidang ketrampilan dasar menjahit dan pertanian (18/12/2017). Disaksikan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), hadir mewakili Bupati TTU Asisten 3 Bidang Administrasi Setda TTU Drs.Raymundus Thal,MM, Kepala Dinas Pendididikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Drs.Emanuel Anunu dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Bernadinus Totnai,S.Sos.

Kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diprogramkan oleh Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan sasaran utama adalah anak usia putus sekolah 16-21 tahun untuk pendidikan kecakapan kewirausahaan (PKW) dan usia 18-45 untuk pendidikan kursus ketrampilan (PKK), agar bisa mandiri secara ekonomi. Program ini dirancang lebih mengendepankan praktek.

Ormas Kibar memilih Propinsi NTT sebagai awal pelaksanaan PKW-PIP dimotivasi oleh Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir. Selain program 77 peserta PKW, juga dilaksanakan 23 peserta Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Atambua, Kab. Belu. Kegiatan ini juga adalah aplikasi visi misi Kibar Indonesia, kekaryaan dan kerakyatan yang menjadi ujung tombak kerja nyata di masyarakat.

Kedua Pendidikan ini adalah mengambil model pendidikan masyarakat yang telah berhasil. Yaitu, pendidikan yang berbasis potensi setempat, langsung praktek dan pendampingan saat melakukan wirausaha. Disamping itu, pendidikan dan wirausaha ini juga dirancang mengacu pada aspek serapan pasar yang tersedia.

Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandez ketika menerima rombongan DPP Kibar Indonesia menyambut baik kerja nyata yang dilakukan Tim Kibar Indonesia dan LPK Fetomone yang didukung Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU). Bupati TTU berharap agar data penerima KIP Nonformal sebaiknya bersifat bottom up, dimana data tersebut diperoleh dari pemerintah daerah karena data kami lebih akurat, sambung Raymundus.

Raymundus menjelaskan, program ini sangat bagus, disamping memberantas buta aksara, melatih anak-anak usia produktif untuk dapat menciptakan peluang kerja. Kami akan mengusulkan data tambahan untuk gelombang berikut dengan target seribu anak. Untuk itu saya akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dan kepala desa untuk mendata kembali masyarakat baik yang putus sekolah maupun ibu-ibu rumah tangga yang berpotensi mengikuti program PIP nonformal ini, sambung Bupati yang telah memimpin Kabupaten TTU dua periode ini.

Maria Filiana Tahu, Ketua Yayasan YABIKU, menyatakan program yang komprehensif seperti ini membutuhkan kerja yang sangat serius dari Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK), dari verifikasi data peserta, pendidik yang berkualitas, dan pendampingan wirausaha setelah pendidikan. “Pemerintah sekarang sudah beda, mereka (Kemendikbud, red) ingin keberhasilan itu nyata. Tapi masalah data peserta sasaran sebaiknya “bottom up” saja, dengan kriteria dari Pemerintah,” demikian Maria Filiana Tahu, yang juga Ketua Komisi C – DPRD TTU. Disamping data yang menjadi kendala tentunya dari segi anggaran sangat kami harapkan ada penimbahan atau dipertahankan seperti tahun anggaran 2017, karena tim kami harus melakukan validasi dari kampung ke kampung berdasarkan data dari pusat, agar bantuan tersebut tepat sasaran.

Keberpihakan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal merupakan isu pelik yang dari waktu ke waktu terus dihadapi pendidikan nonformal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diduga diskriminatif dan tidak mengakomodasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal. UU tersebut dianggap diskriminatif, paling tidak ada dua alasan : (i) Hanya mengakui guru dan dosen; dan (ii) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal tidak memperoleh hak yang sama seperti guru dan dosen karena memiliki nama yang berbeda seperti pamong belajar, tutor dan instruktur, sambung Fili yang juga aktivis LSM di NTT.

Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis (Rumah Pintar, Sekolah Rumah). Satuan-satuan pendidikan tersebut melaksanakan berbagai program pendidikan nonformal, antara lain : Keaksaraan, Kesetaraan (paket A,B,C), PAUD, Kursus Ketrampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan, dan pendidikan lainnya (pendidikan keluarga).

Jumlah satuan Pendidikan Nonformal dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bekerja di dalamnya adalah sebagai berikut :

Lembaga Jumlah Lembaga
(unit)
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Istilah Jumlah (orang)
PAUD 228.140 Pendidik dan Pengasuh PAUD 537.382
SKB 516 Pamong Belajar *) 10.320
PKBM 11.262 Tutor Pendidikan Kesetaraan 55.981
LKP 18.607 Instruktur 55.821
Jumlah Total 258.525 Jumlah Total 659.504

**) Status PNS