Sekda Malaka: ASN Jangan Rampok Uang Rakyat

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Ada tiga point penting dalam mengelola dana atau keuangan negara yang merupakan uang rakyat. Point pertama yakni tepat waktu, tepat aturan dan tepat orang.

Ketiga point tersebut sangat penting diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara, agar terhindar dari penjara.

Demikian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Donatus Bere usai menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2018, penyematan pin anti korupsi dan penandatangan pakta integritas satuan kerja dari KPPN Atambua yang berlangsung di Hotel Matahari, Rabu (20/12/2017).

“ASN jangan rampok uang negara. Tidak mungkin kaya, kalau kaya itu perampok. Jangan bahagia diatasi penderitaan rakyat,” tegas dia.

Mantan Penjabat Bupati Malaka itu menuturkan, pengelolaan keuangan harus tepat waktu. Apabila anggaran dikelola tidak tepat waktu maka akan ada dampak yang timbul. Seperti administrasi yang tidak beres, dan progres pemanfaatan anggaran tidak terserap secara maksimal.

“Mudah-mudahan dalam penyerapan anggaran lancar tidak ada masalah,” harap Donatus.

Baca juga : Ini Alasan Paslon Victory – Joss Maju di Pilgub NTT

Sementara itu, Sekda Belu Petrus Bere mengatakan, kegiatan ini wujud Pemerintah Pusat perhatikan wilayah Belu, Malaka dan TTU di perbatasan sehingga maju tanpa batas.

Kaitan dengan Pin anti korupsi, jelas Petrus, Pin yang disematkan tidak saja ditempel di dada, tapi juga di hati. Oleh karena itu mari kita kelola uang negara sesuai juknis dan regulasi yang berlaku demi kesejahteraan rakyat di tiga Kabupaten perbatasan.

“Hindari korupsi. Kita PNS gaji suda diatur hanya pas kurang lebih 20 hari. Moment pesan natal, jangan berkorupsi, mari kelola uang secara baik. Tempel pin di hati untuk diketahui kepentingan rakyat di perbatasan agar jadi Kabupaten yang maju,” pinta Petrus.

Kesempatan itu Sekda TTU, Yakobus Taek Amfotis mengatakan pertemuan ini memberikan sinyal yang bagus dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik disesuaikan dengan petunjuk teknis dengan rujukan aturan.

“Karena, anggaran yang dikucurkan pemerintah sebenarnya merupakan uang rakyat. Pengelolaannya dipercayakan kepada pemerintah untuk dikembalikan kepada rakyat. Jika demikian, korupsi tidak akan terjadi,” ujar dia.

Kepala KPPN Atambua, Delfiana Lase kepada media menuturkan, penyerapan anggaran yang maksimal pada 2017 ditemukan di Kabupaten Belu disusul Kabupaten TTU dan Malaka. “Kabupaten Belu yang tercepat untuk penyerapan anggaran. Untuk Malaka dana desa besok baru cairkan dan batas waktu tanggal 28 Desember nanti,” ucap Lase.