Pemerintah NTT Dinilai Tidak Tegas Jalankan Juknis Pendidikan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah di Nusa Tenggara Timur (NTT), baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak tegas menjalankan petunjuk teknis (Juknis) di bidang pendidikan, terutama soal rombongan belajar (rombel) dan jumlah siswa dalam satu rombel di sekolah- sekolah yang dinilai favorit.

Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton sampaikan ini pada kegiatan seminar dan lokakarya akhir tahun Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT di Kupang, Sabtu (16/12/2017). Kegiatan ini bertemakan “Evaluasi Mutu Pendidikan NTT dari Perspektif Pendidikan Swasta.”

Darius menyatakan, sangat disesalkan karena pemerintah tidak menjalankan juknis pendidikan terhadap setiap hasil pantauan atau rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman. Berdasarkan pantauan, NTT tidak menerapkan juknis tentang rombel dan jumlah siswa dalam satu rombel di sebuah sekolah. Padahal dalam juknis itu, sudah diatur secara tegas tentang batas maksimum dua aspek dimaksud.

“Memang pada awal penerimaan siswa, sekolah terapkan juknis tersebut, namun jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar setelah berakhirnya masa orientasi sekolah (MOS),” kata Darius.

Dia mempertanyakan, jika jumlah siswa pada satu rombongan belajar sudah melampaui batas maksimum, apa masih bisa disebut mutu pada sekolah yang dinilai lebih favorit. Pemerintah harus tegas mengatur hal ini, apapun resikonya. Jika pemerintah tidak tegas, maka keberadaan sekolah- sekolah swasta dan sekolah negeri yang ada di pinggiran kota akan ketiadaan siswa.

“Pada prinsipnya kita dukung zonasi penerimaan siswa, tapi pemerintah harus juga memberi perhatian berupa dukungan guru dan fasilitas pendidikan,” ungkap Darius.

Kepala Dinas Pendidikan NTT, Johanna Lisapaly menerangkan, sejak UU Sisdiknas diberlakukan pada 2003, sudah tidak ada lagi diskriminasi antara pendidikan yang dikelolah pemerintah dan swasta. Juga tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan keagamaan dan umum. Walau demikian, masih juga ada persoalan yang harus terus dievaluasi untuk dicari solusinya.

“Seminar dan lokakarya ini menjadi salah satu sarana untuk mencari solusi, terutama dari kita yang bergelut di dunia pendidikan,” tegas Lisapaly.

Pada kesempatan itu dia juga mempertanyakan pemerataan dan keadilan bagi pendidikan di NTT di tengah kritik yang terus ada. Kalau pendidikan NTT masih jauh dari harapan, pertanyaannya apakah sudah ada pemerataan dan keadilan dari pemerintah pusat kepada NTT. Diharapkan, dari kegiatan seminar ini, dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan terutama swasta untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan.

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Rondo menyampaikan, mutu pendidikan NTT memang masih menjadi persoalan serius. Karena itu butuh duduk bersama untuk mencari solusi. Seminar ini menjadi bagian dari program kerja BMPS. Ini juga menjawab kritik Mendikbud yang heboh beberapa waktu lalu.

“Kita membedah quo vadis mutu pendidikan NTT menurut perspektif swasta. Forum ini juga untuk menyampaikan keluhan dan curhat dari sekolah-sekolah swasta agar mendapat panggung dalam kebijakan pemerintah,” ungkap Winston.