Penjaringan Calon Ketua RT/RW Hindari Pengurus Parpol

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Menjaga kenetralan dalam pemilu, Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Herry Kadja Dahi meminta agar Panitia Penjaringan Pemilihan Ketua RT/RW dan Ketua LPM maupun pengurus LPM harus melakukan seleksi dengan benar, dan para calon bukan pengurus Partai Politik.

“Para Lurah harus cermat dan memperhatikan untuk pengurus RT dan RW tak diperbolehkan dijabat oleh anggota Parpol,” ujarnya kepada Wartawan, Jumat, (13/12/2017)

Herry mengatakan, sebagaimana peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2017 tentang penataan Lembaga Kemasyarakatan, melarang pengurus Parpol ikut dijaring. Sehingga penjaringan Ketua RT/RW dan Ketua LPM di masing-masing kelurahan juga sebaiknya menghindari pengurus Partai Politik,

“Proses pemilihan Ketua RT/RW dan LPM harus hindari pengurus Partai Politik karena amanat aturannnya jelas,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Kupang juga pernah menerbitkan aturan berupa perda atau Perwali untuk melarang pengurus Parpol ikut menjabat sebagai Ketua RT, RW dan LPM. Akan tetapi, kenyataannya, masih ada banyak pengurus partai yang menjabat.

Baca juga : Sekda Benu: Hasil Investigasi Insiden di Ruangan Wawali Sudah Rampung

“Kelihatannnya ada regulasi di Pemkot Kupang, namun tidak ada tindaklanjutnya,” ungkapnya.

Herry berharap, Bagian Tatapem dan Bagian Umum Setda Kota Kupang juga perlu memantau dan menerapkan Amanat tersebut.

“Semua pihak harus berperan agar mengatur sesuai amanat Permendagri,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembanguna (Bappeda) Kota Kupang, Hengki Malelak mengakui bahwa PP 5 Tahun 2017 jelas bahwa dalam kepengurusan perangkat di Kelurahan tidak diperbolehkan untuk pengurus atau Anggota Parpol.

“Ketegasan PP jelas, namun harus diakui di Kota Kupang anggota atau pengurus Parpol tidak boleh merangkap jabatan. Akan tetapi, kenyataannnya, di Kota Kupang ada,” sebutnya.