Ada Rp1 Miliar Untuk Sertifikasi Aset di Tahun 2018

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Melalui rapat pembahasan anggaran pada sidang murni APBD tahun 2018, komisi I DPRD Kota Kupang sepakat anggarkan Rp.1 milliar untuk pengamanan aset tanah milik Pemerimtah Kota Kupang.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, yang juga sebagai anggota Banggar, Padron Paulus kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Kupang, Kamis (7/12/2017).

Menurut Padron, anggaran Rp.1 milliar yang dianggarkan ini, guna pengamanan aset pemerintah tanah yang merupakan milik pemerintah kota.

“Selain sertifikasi akan lahan-lahan milik pemerintah kota yang belum sertifikasi, anggaran tersebut, juga untuk pemagaran lahan-lahan yang sudah sertifikasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar aset lahan-lahan milik pemerintah tidak diokupasi masyarakat atau badan-badan yang lain,” ujarnya.

Ia mengaku, soal aset lahan-lahan milik pemerintah tersebut, komisi telah meminta data akan aset-aset lahan tersebut, dengan tujuan guna bisa bersama-sama pemerintah dalam hal Bagian Tatapem untuk sama-sama turun lapangan. Namun hingga saat data tersebut belum diserahkan ke komisi.”Ya mungkin soal data ini, mungkin saja belum diserahkan ke kami, karena pihak Tatapem masih melakukan pendataan secara rill akan lahan pemerintah yang ada,” katanya.

Baca juga : DPRD Minta Pemkot Tertipkan Bangunan Milik Balai Sungai Tanpa IMB

Hal senada juga dikatakan,anggota komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, bahwa selama ini banyak orang yang mengokopasi lahan pemerintah yang ada, karena tanpa adanya pengamanan dari pemerintah, sehingga masyarakat merasa lahan yang diokupasi tersebut merupakan lahan kosong.

Oleh karena itu, kata Adrianus, atas dasar tersebut maka komisi mendorong anggaran Rp.1 milliar untuk Bagian Tatapem guna dapat melakukan pengamanan akan aset lahan milik pemerintah kota tersebut, baik dalam bentuk pagar atau pemasangan papan plang pada lahan-lahan pemerintah.

“Dana sebesar Rp.1 milliar yang dianggarkan tersebut merupakan hasil dana rasionalisasi. Karena pada waktu itu ada usulan pembelian tanah seharga Rp.2,5 milliar. Tapi dalam pembahasan kami merasa Bagian Tatapem tak memiliki data yang valid, sehingga kami merasa jika disetujui maka tidak bisa dilakukan, dan kami melakukan rasionalisai anggaran yang diusulkan tersebut ke mitra komisi yang lain, dan sisa Rp.1 milliar tersebut ke Bagian Tatapem untuk digunakan proses pengamanan akan lahan-lahan pemerintah yang ada,” jelas Adrianus.

Adrianus berharap, anggaran yang sudah dianggarka tersebut bisa dapat bermafaat dalam pengamanan akan aset lahan-lahan milik pemerintah.

“Kami berharap setelah DPA dibuat Bagian Tatapem segera lakukan aksi lapangan.Sehingga tidak menunggu hingga mau akhir tahun baru lakukan, dan anggaran tidak terpakai, sebab anggaran ini cukup besar,” kata Adrianus.