NTT Tempati Urutan Tiga IDI Tingkat Nasional

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan tiga Indeks Demografi Indonesia (IDI) tingkat nasional tahun 2016 berdasarkan hasil penilaian Kementerian Polhukam.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT, Sisilia Sona sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Selasa (5/12/2017).

Sisilia menjelaskan, NTT bersama sembilan provinsi lainnya diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan di bidang IDI tahun 2016 pada 5 Desember 2017. Penghargaan itu menunjukkan kebebasan sipil dan partisipasi politik di provinsi bercirikan kepulauan ini sudah baik.

“Penghargaan yang diberikan pemerintah pusat untuk NTT di bidang IDI ini akan diterima oleh Wakil Gubernur Beni A. Litelnoni,” kata Sisilia.

Mantan Sekretaris DPRD NTT ini menyampaikan, walau NTT menempati peringkat tiga secara nasional, tapi ada sejumlah aspek yang perlu ditata lagi. Lembaga demokrasi perlu ditata antara lain, peran lembaga dewan. Rekomendasi yang diberikan ke pemerintah perlu mendapat pengawalan agar bisa ditindaklanjuti.

Selain itu, lanjut Sisilia, mendorong peran partai politik (parpol) soal rekruitmen dan kaderisasi. Memang keterwakilan 30 persen perempuan, baik soal kepengurusan maupun pencalegan sudah dijalankan, tapi keterwakilan 30 persen di lembaga legislatif belum tercapai.

Aspek lain yang perlu diperhatikan ke depan, ungkap Sisilia, mendorong partisipasi pemilih. Apalagi kurang lebih satu juta pemilih belum melakukan proses perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Padahal e-KTP sangat penting terkait partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 mendatang, termasuk pemilu gubernur dan pilkada serentak di 10 kabupaten pada 2018.

“Untuk hal ini, kita sudah surati para bupati/walikota untuk mengambil langkah- langkah strategis agar yang belum melakukan perekaman KTP, harus mendatangi kantor kecamatan untuk melakukan perekaman,” tandas Sisilia.

Dia menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan peringkat IDI di tahun- tahun mendatang. Mulai tahun depan, pengawalan terhadap rekomendasi dewan lebih ditingkatkan. Memang selama ini, salah satu penyebab tidak ditindaklanjutinya rekomendasi dewan adalah ketidakjelasan soal organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang bertanggungjawab atas rekomendasi itu.

“Kinerja lembaga dewan terutama berkaitan dengan peraturan daerah (Perda) inisiatif dewan sudah mulai baik,” papar Sisilia.