Pembangunan Gedung Satker Bendungan Balai Sungai II Tanpa IMB

Lapporaqn Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Di Kota Kupang, pembangunan Kantor Milik Pemerintah tanpa ijin membangun (IMB) sudah menjadi hal yang biasa, banyak Kantor yang dibangun dengan mengesampingkan IMB, bahkan kantor Gubernur NTT, dan gedung transmart sempat tidak memliki IMB saat membangun, meskipun pada akahirnya IMB dapat mereka kantongi, itupun saat pembangunan sudah berjalan maupun menunggu pengresmian.

Terakhir, Pembangunan Kantor milik pemerintah tanpa IMB, adalah pembangunan Kantor Satker Bendungan, milik Balai Sungai Wiilayah II, Nusa Tenggara. Pembangunan gedung dengan konstruksi tiga lantai tersebut dikerjakan tanpa adanya IMB.

Berdasarkab informasi yang dihimpun, maupun Sesuai pengakuan Kepala Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPST) Kota Kupang, Thomas Balukh dan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kupang, bahwa pembangunan gedung itu tanpa IMB. Bahkan pihak Bidang Penataan Ruang telah mengeluarkan surat teguran pertama kepada pihak Balai Sungai terkait pembangunan gedung tiga lantai tanpa IMB tersebut.

“Hari kami sudah mengeluarkan surat teguran pertama kepada pihak Balai Sungai II, terkait pembangunan Gedung tiga lantai di Jalan Piet A.Tallo, Kelurahan Oesapa Barat,” Kata Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kupang, Adi Mboeik kepada wartawan di ruang kerjanya.

Baca juga : Damkar Akan Bangun Pos Pelayanan di Tiap Kelurahan

Adi mengaku sangat menyayangkan pembangunan gedung milik pemerintah tanpa melalui proses perijinan yang benar, karena pembangunan kantor milik pemerintah dengan konstruksi bangunan yang besar, seharusnya ada ijinnya (IMB).

“Sungguh sangat disayangkan, pembangunan sebesar itu tanpa ada IMB. Hingga saat ini kami belum menerima berkas permohonan ijin dari pihak balai sungai, sehingga kami perlu mengeluarkan surat teguran kepada mereka,” katanya.

Ketika disinggung apakah pembangunan itu melanggar tata ruang karena lokasinya berada disekitar Daerah Milik Sungai (DAS) di sekitar sungau Liliba, Adi mengaku, bahwa pihaknya belum bisa menentukan apakah pembangunan itu melanggar tata ruang atau tidak, sebab pihaknya beluma mendapat surat permohonan ijin dari pihak Balai sungai, dan pihaknya belum mengetahui dengan jelas letak lokasi pembangunan itu.

“Hanya saja yang kami ketahui bahwa pembangunan itu tanpa ijin dan kami telah mengeluarkan surat teguran pertama.”Jika teguran pertama tidak diindahkan, maka kami akan mengajukan surat teguran kedua hingga surat teguran ketiga. Jika surat teguran tidak diindahkan maka akan ada sanksinya,” kata Adi.

Sementara Kepala Dinas Perijinan Terpadu Pelayanan Satu Pintu (PTPSP) Kota Kupang,Thomas Balukh, hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan perijinan membangun (IMB) dari pihak balai sungai wilayah II, sehingga dirinya sangat menyayangkan pembangunan seperti tanpa melalui perijinan.

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*