Pencegahan TPPO Masuk Dalam Program Pemkot Kupang

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di NTT, dan Kota Kupang dijadikan sebagai Kota Transit untuk mengirim para TKI/TKW secara ilegal keluar negeri. Pemerintah Kota Kupang punya tekad yang kuat untuk memberantas TPPO, dengan memasukan TPPO sebagai salah satu program pemerintah.

“Kasus TPPO sudah sangat meresahkan dan pemerintah tidak bisa tinggal diam melihat kondisi seperti ini. Harus ada langkah-langkah untuk mencegahnya,” Kata Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore dalam sambutannya, saat menutup lomba pemilihan duta anti traficking, yang diselenggarakan Rumah Perempuan Kupang (RPK), bekerjasama dengan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) yang berlangsung di Balai Kota Kupang, Sabtu (25/11/2017).

Dalam kegiatan penutupan pemilihan duta anti Traficking, Hadir Menteri PPA RI, Yohana Yambise, bersama sejumlah Deputi kementerian.

Jefri Mengatakan, sejak pertama kali dirinya dilantik menjadi Walikota Kupang, dirinya langsung melakukan sidak ke DispendukCapil untuk melihat pola pengurusan Adminduk, karena di dinas itu sering dijadikan tempat untuk pemalsuan identitas bagi para TKW/ TKI yang masih berada dibawah umur untuk dikirim keluar negeri.

“Dispenduk merupakan sarang tempat pemalsuan identitas, sehingga saya langsung memantau kesana untuk melihat proses pembuatan adminduk. Banyak anak dibawah umur yang dipalsukan identitasnya baru dikirim keluar negeri. Yang menjadi masalah ketika mereka menjadi Korban kekerasan diluar negeri ataupun meninggal. Pemerintah tidak mengetahui dengan jelas asal mereka karena identitas dipalsukan. Untuk pengawasan harus dilakukan di dispenduk,” katanya.

Selain itu, selaku Walikota, dirinya akan mewajibkan semua Kelurahan di Kota Kupang, wajib membentuk tim anti traficking, sebab saat ini baru tujuh kelurahan di Kecamatan Oebobo yang membentuk tim tersebut. Untuk dalam tahun dirinya mengistruksikan semua Keluarahan wajib membentuknya.

Pada kesempatan itu, Walikota Kupang juga mengaku berterimakasih kepada RPK Kupang, atas segala upaya yang dilakukan untuk mengkampanyekan pencegahan traficking di Kota Kupang.

“Saat RPK bersurat kepada kami tentang kegiatan kampanye, melalaui pemilihan Duta anti Traficking, dan meminta pelaksanaannya di Balai Kota Kupang, saya langsung menyetujuinya, karena bagi saya kegiatan ini sangat membantu pemerintah dalam memerangi TPPO di Kota Kupang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPA, Yohana Yambise, dalam sambutannya, mengatakan, pemerintah Kota Kupang harus berperan besar dalam mencegah TPPO, karena NTT merupakan salah satu dari lima provinsi yang menjadi kantong penyumbang kasus TPPO di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah Kota Kupang harus berperan lebih aktif, karena kota Kupang merupakan pintu keluar bagi para TKI/TKW yang dikirim secara ilegal keluar negeri, sehingga harus ada pengawasan ekstra. Pihak, pemerintah dari tingkat bawah sampai ditingkat atas harus bekerja keras untuk mengatasi kasus TPPO hingga sampai ke akar-akarnya.

“Banyak perempuan NTT yang ditampung shelter karena dibohongi soal pekerjaan dan penghasilan yang mereka dapatkan, mereka direkrut dan dikirim tidak melalui prosedur. Untuk peran pemkot Kupang sangat krusial dalam pencegahan TPPO,” ujarnya.

Sementara dalam lomba pemilihan duta anti Traficking, Kelurahan Merdeka Keluar sebagai Juara Pertama pemilihan Duta Anti Traficking, sementara peingkat kedua dan seterusnya, ditempati Kelurahan, Oesapa Barat, Naikolan Liliba, Fatululi.

Hadian bagi para pemenang pemilihan duta anti Traficking, diserahkan Menteri PPA, Yohana Yambise didampingi Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, dan Direktris RPK, Libby Sinlaeloe.