Pemda Perlu Perluas Kesempatan bagi Masyarakat Miliki Rumah Layak

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat diperlukan untuk mendorong dan memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memiliki rumah yang layak di berbagai pelosok Indonesia.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, Heliantopo sampaikan ini saat sosialisasi SMF dan Percepatan Program 1 Juta Rumah di Indonesia yang digelar di Arthama Hotel Losari Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (20/11/2017).

Menurut Heliantopo, SMF terus melakukan upaya untuk meningkatkan volume KPR melalui penyaluran pinjaman kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Program Kerja Perseroan di tahun ini, Program Pembiayaan terus dilakukan dengan memperluas jangkauan pembiayaan kepada seluruh BPD di Indonesia, khususnya di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

“Hingga saat kami telah bekerja sama dengan 26 Bank BPD, diantaranya 11 BPD telah mendapatkan pembiayaan SMF, dan tercatat 15 BPD melakukan MOU, SMF telah melakukan kegiatan berupa pelatihan KPR baik secara kolektif maupun ekslusif di masing-masing BPD,” ujarnya.

Selain itu untuk mendorong penyaluran KPR di daerah, SMF juga telah menyusun dan menyerahkan Standard Prosedur Operasi (SPO) KPR BPD SMF, SPO Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan SMF (KMK – KP SMF), dan SPO Pembiayan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia, (Asbisindo), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Pada kesempatan itu, hadir juga Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Regional Sulawesi Maluku, dan Papua (Sulampua), Indiarto Budiwitono, Sekretaris Jenderal Asbanda, Edie Rizliyanto, dan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan, Yunus Genda.

Terkait urgensi peran BPD, lebih lanjut Heliantopo mengatakan bahwa BPD mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan Program Sejuta Rumah terutama di daerahnya masing-masing.

Hal tersebut karena BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan, BPD cenderung lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.

“Peran Bank Pembangunan Daerah sangat sentral dalam meningkatkan perekonomian Daerah yang secara simultan akan mendukung pertumbuhan Ekonomi Nasional. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah dan mensukseskan Program Sejuta rumah, diperlukan fasilitas KPR yang terjangkau dan mudah diakses,” katanya.

Dia berargumen, tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut sejalan dengan transformasi BPD yang dicanangkan oleh Pemerintah

Bisnis pembiayaan KPR dapat menjadi salah satu produk unggulan bagi BPD dalam mengembangkan bisnis di daerahnya. Namun tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan kapasitas pengelolaan dan pendampingan dana jangka menengah panjang dalam Program Pembiayaan KPR BPD.

“Selama ini, belum banyak BPD yang menjadi penyalur KPR, oleh karena itu SMF akan terus melakukan upaya kerja sama dengan BPD-BPD tersebut,” katanya.

Terkait hal itu, Heliantopo mengatakan, SMF telah meluncurkan Program KPR BPD dan bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda, melalui Program KPR BPD tersebut. Program KPR BPD tersebut juga bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia akan kepemilikkan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

Program tersebut, lanjutnya, juga merupakan implementasi salah satu pilar BPD sebagai regional champion, dimana BPD perlu memiliki program standarisasi serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat setempat melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul.

“Kami memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sinergi dengan BPD dalam meningkatkan volume KPR melalui program refinancing KPR BPD, serta memfasilitasi penerbitan EBA KPR BPD. Dimana BPD akan saling bersinergi dan berkontribusi terhadap perekonomian daerahnya masing-masing,” ungkap Heliantopo.

Dia menegaskan, terlaksananya program tersebut tentunya memerlukan dukungan banyak pihak, terutama Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman diharapkan dapat mendorong Bank Pembangunan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk lebih aktif dalam menyalurkan KPR.

Hal tersebut sejalan dengan program transformasi BPD yang diantaranya untuk memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan. Untuk mendukung BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya dan menjadi salah satu yang terbaik di industri perbankan nasional.

Heliantopo mengemukakan, Bank Pembangunan Daerah dapat mengoptimalkan potensi pembiayaan dalam zona wilayahnya masing-masing. Dalam hal tersebut, SMF akan terus memberikan dukungannya melalui program peningkatan kapasitas penyaluran KPR untuk mendorong BPD yang belum menjalankan bisnis KPR dan/atau masih tergolong rendah dalam menyalurkan KPR, sehingga dapat menjadi BPD yang berperan aktif sebagai Bank Penyalur KPR.

Pada kesempatan itu, Heliantopo mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik BPD maupun Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan penyaluran KPR di daerah, untuk dapat menjadi pionir penyaluran KPR di wilayahnya masing-masing, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

“Kami optimis, dengan adanya sinergi yang kuat diantara kita, program sejuta rumah pemerintah dapat tercapai dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Indonesia,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, SMF merupakan BUMN yang didirikan pada tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan.

SMF memilki kontribusi penting dalam menyediakan dana menengah panjang bagi pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan. Dengan demikian, diharapkan malalui penyaluran KPR dapat meningkatkan volume penerbitan KPR, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dia menambahkan, melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, sejak awal berdirinya, SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal ke Penyalur KPR sampai dengan 31 Oktober 2017 kumulatif mencapai Rp32,67 triliun, terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp8,15 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp24,51 triliun.

“SMF telah melaksanakan 11 kali sekuritisasi dengan nilai Rp8,15 triliun, dan penerbitan surat utang sebanyak 29 kali dengan total Rp19,22 triliun,” pungkasnya.