Petrus Salestinus: Gubernur NTT Harus Klarifikasi Pertemunnya Dengan Setya Novanto

Laporan Marten Don
Ruteng, NTTOnlinenow.com – Gubernur NTT Frans Lebu Raya diminta harus mengklarifikasi urgensi pertemuannya dengan Setya Novanto pada tanggal 13 November 2017 lalu di Kupang dan materi pembicaraan apa saja yang mereka bicarakan secara khusus saat itu.

Klarifikasi ini sangat urgent karena pertemuan itu dilakukan pada saat Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai Tersangka korupsi dan sedang menghindar dari panggilan untuk diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp.2,4 triliun.

Persepsi publik menyatakan bahwa keberadaan Novanto di NTT adalah dalam rangka menghindari panggilan KPK yang menurut hukum termasuk kejahatan korupsi yang diancam dengan pidana 12 tahun penjara.

Pertemuan dimaksud, apapun alasannya hanya mempertegas stigma, betapa Gubernur Frans Lebu Raya tidak memiliki kepekaan sedikitpun terhadap upaya Pemberantasan Korupsi, terlebih-lebih mengabaikan persepsi masyarakat NTT bahwa Setya Novanto sesungguhnya sedang menggalang kekuatan untuk memperlemah KPK dan menghambat upaya KPK menjerat dirinya.

Publik NTT bahkan seluruh masyarakat melihat keberadaan Setya Novanto di Kupang adalah dalam rangka menghindari panggilan KPK guna menghambat Penyidikan kasus korupsi e-KTP sekaligus mempertegas konstatasi masyarakat bahwa ada kekuatan tertentu di NTT yang sedang merancang dinasti politik dan dinasti korupsi melalui Pilgub dan Pilkada 2018 mendatang.

Publik NTT memiliki banyak catatan bahwa Setya Novanto memiliki sejumlah usaha atau bisnis di NTT yang lahir berkat kebijakan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang tidak transparan dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat NTT.

Baca juga : Dosen UNMER Malang Meninggal Saat Hadiri Seminar Di STKIP Ruteng

Apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh tersebut jelas menimbulkan tanda tanya besar karena dilakukan di tengah-tengah posisi Setya Novanto sedang dikejar KPK karena dugaan korupsi.

Demikian juga dengan Frans Lebu Raya, apa urgensinya menerima dan mau bertemu dengan Setya Novanto di saat status Setya Novanto sudah jadi Tersangka korupsi dan menghindar berkali-kali dari panggilan KPK.

Sebagai seorang Ketua DPR RI dan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR yang sedang dicari cari KPK saat itu karena sering mangkir dari panggilan KPK, pertemuan keduanya yang dibungkus dengan kemasan hanya berbicara tentang Pilgub dan Pembangunan NTT, jelas merupakan kebohongan publik yang hanya menguntungkan pribadi keduanya, namun sama sekali tidak menguntungkan masyarakat NTT, Pilkada NTT dan Pemberantasan Korupsi di NTT.

Ini bukan saja tahun politik, tetapi juga ini tahun-tahun Penegakan Hukum khususnya Pemberantasan Korupsi.

Pertemun empat mata antara Lebu Raya dengan Novanto sama sekali tidak berdampak positif bagi masyarakat NTT, Pilkada NTT dan Pembangunan di NTT, akan tetapi hanya mempertegas stigma bahwa NTT sebagai provinsi Terkorup, dan bahkan berdampak negatif terlebih-lebih sejumlah kebijakan Gubernur Frans Lebu Raya selama ini lebih mengistimewakan kepentingan bisnis Setya Novanto, teristimewa lahan Pantai Pede di kabupaten Manggarai Barat.

Karena itu sedianya, perlu ada sikap tegas dari Partai Nasdem untuk membatalkan koalisi dengan Partai Golkar dalam Pilkada NTT 2018.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*