600 TKI Asal NTT di Hongkong Minta Dikunjungi Pemda NTT

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kurang lebih 600 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hongkong meminta perhatian pemerintah NTT untuk mengunjungi dan bertemu mereka di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap mereka.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Patris Lali Wolo kepada wartawan di Kupang, Selasa (14/11/2017).

Patris menyampaikan, permintaan para TKI asal NTT tersebut ketika dirinya melakukan kunjungan pribadi ke negeri itu dan bertemu dengan mereka di Hongkong. Mereka mengatakan kalau TKI asal provinsi lain setiap tahun selalu mendapat kunjungan dari pemerintah provinsi, seperti gubernur, instansi teknis, dan DPRD. Sementara itu, dari pemerintah NTT tidak pernah.

“Saya merespon keluhan para TKI tersebut dan akan sampaikan ke gubernur dan Dinas Tenaga Kerja serta instansi terkait lainnya, apalagi mereka adalah putera- puteri NTT dan pahlawan devisa bagi negara dan daerah ini,” tandas Patris.

Dalam pertemuan dimaksud, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka ini, para TKI menyebut sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terkait pendidikan, terutama bahasa. Selain itu, keterampilan calon tenaga kerja sebelum dikirim, harus disesuaikan dengan job atau jenis pekerjaan yang dibutuhkan negara tujuan.

Baca juga : Gubernur NTT Serahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kepada Calon TKI

Kebutuhan paling banyak di Hongkong adalah baby sitter, mengurus lansia, dan pembantu rumah tangga. Karena itu, keterampilan yang harus didorong adalah jenis pekerjaan dimaksud.

“Dinas Tenaga Kerja dan PJTKI harus sinergi untuk menyiapkan pendidikan dan keterampilan calon tenaga kerja sesuai kebutuhan negara tujuan,” ungkap Patris.

Kendala lainnya, lanjut Patris, para calon tenaga kerja harus dibekali pemahaman tentang legalitas peraturan perundang- undangan untuk negara tujuan. Karena banyak tenaga kerja yang pergi tetapi tidak memahami peraturan perundang – undangan di negara tujuan.

Selain itu, pemerintah diminta untuk menertibkan PJTKI supaya waktu rekruitmen tenaga kerja tidak menerbitkan data diri atau identitas yang alamatnya berbeda dengan akta kelahiran, nama ayah dan ibu, kampung asal dan e-KTP.

“Kebanyakan yang terjadi selama ini, PJTKI hanya asal buat dokumen calon tenaga kerja. Ini sangat fatal, terutama tenaga kerja mengalami sakit atau bahkan meninggal dunia. PJTKI dan Nakertrans harus memperhatikan aspek ini” kata Patris.

 

 

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*