Sekda: Pengalihan Kewenangan Babankan APBD NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pengalihan kewenangan urusan pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena pegawai yang dialihkan jumlahnya sebanyak satu setengah dari jumlah pegawai provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah ada.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ben Polo Maing kepada wartawan di Kupang, Jumat (27/10/2017).

Menurut Polo Maing, penambahan pegawai ini tidak diikuti dengan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga harus dibayarkan melalaui APBD. “DAU belum setara dengan pegawai yang dialihkan ke provinsi,” katanya.

Dia menyebutkan, pengalihan kewenangan tersebut tidak hanya pada urusan pendidikan SMA/SMK dan SLB, tetapi juga pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kehutanan, Perhubungan, Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Alam.

“Hal ini berimplikasi pada peningkatan gaji yang naik sebesar satu setengah kali, bahkan, penambahan pegawai lebih banyak dari pegawai provinsi yang ada saat ini,” sebutnya.

Baca juga : John Rumat: Pemerintah Harus Ambil Langkah Konkrit Selamatkan Guru Honorer

Apalagi, lanjut Polo Maing, Pemerintah NTT juga harus mengalokasikan anggaran untuk program yang mendesak, seperti pelaksanaan Pilkada Gubernur NTT. “PAD kita tidak sebanding dengan pengeluaran untuk membayar gaji pegawai,” ujarnya.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKB, John Rumat mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah kokrit untuk menyelamatkan guru honorer kabupaten dan guru komite yang belum ditangani secara tuntas pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi.

John menegaskan, pemerintah tidak boleh beralasan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, sehingga belum bisa mengakomodasi sebanyak 8.000 guru dari 10.000 guru yang ditangani. Karena pada tahun 2018, pemerintah tidak lagi menganggarkan dana untuk Program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM).

“Dengan demikian, besaran anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membiayai program itu, bisa dialihkan untuk mengakomodasi 8.000 guru dimaksud menjadi kontrak provinsi,” tegasnya.

Dia barharap, pada pembahasan APBD 2018 ini, pemerintah sudah memasukan kebutuhan anggaran untuk mengakomodasi 8.000 orang guru dimaksud, sehingga mulai awal tahun 2018, gaji para guru sudah bisa dibayar melalui APBD NTT.