Diprotes Warga, Pembangunan Pagar Bandara A.A Bere Talo Tetap Dikerjakan

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlimenow.com – Proyek pembangunan pagar Bandara A.A Bere Talo mendapat protes dan sempat dihentikan warga masyarakat di sekitar lokasi bandara Haliwen, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.

Pasalnya warga yang mendiami lahan disekitar bandara Haliwen perbatasan Indonesia dan Timor Leste itu hingga kini belum mendapat ganti rugi lahan dari Pemerintah Kabupaten Belu.

“Ini tanah kami punya, tolong jangan kerja dulu,” protes Martina Kauk salah seorang warga saat mendatangi lokasi pengerjaan bersama beberapa warga lainnya, Selasa (24/10/2017).

Martina mengaku, meski tanah milik mereka tersebut tidak bersertifikat, tapi lahan yang selama ini menjadi penopang hidup sebagai petani telah diolah orang tua mereka sejak puluhan tahun yang lalu.

“Ini lahan orang tua kami, sudah garap sejak tahun 80-an. Kami sendiri belum ada (lahir), kok tiba-tiba datang bawa sertifikat bilang tanah milik Pemerintah,” terang dia.

Namun, apabila Pemerintah tetap mau membangun pagar pembatas, maka harus ada ganti rugi lahan yang selama ini telah dikelola oleh mereka bersama keluarga.

“Kalau mau kerja harus ganti rugi. Tahun 2011 lalu ada ganti rugi lahan, tapi kok sekarang ini tidak ada,” urai Martina.

Baca juga : Persit KCK Kodim Belu Latih Ketrampilan Origami Bagi Warga di Lokasi TMMD

Senada diungkapkan Meri Aduk warga lainya menyampaikan protes terhadap lahan yang akan dibangun pagar. Sebelumnya tahun 2011 sudah disampaikan masalah ke DPRD Belu, namun hingga kini belum ada penyelesaian pasti.

“Kita sudah sampaikan ke Kelurahan dan DPRD Belu, tapi belum ada penyelesaian, suruh kita tunggu sampai tahun 2018, tapi sekarang kok tiba-tiba datang sudah mau kerja,” ungkap dia.

Akui Aduk, memang benar tidak lahan bersertifikat, tetapi pembangunan sebelumnya ada ganti rugi lahan bagi warga. “Dulu tidak ada sertifikat tapi Pemerintah ganti rugi, sekarang tidak mau ganti rugi,” ketus dia.

Bersamaan Kabag Pemerintahan Setda Belu, Maximus Mali mengatakan, protes warga ini karena ada warga yang masih merasa memiliki lahan tersebut. Sehingga mereka melakukan protes, namun lahan pembangunan pagar itu sesungguhnya bersertifikat atas nama Pemkab Belu.

Lanjut dia, ada sekitar lima Kepala Keluarga dari warga yang masih klaim bahwa lahan ini miliknya. Tapi lahan ini ada sertifikat atas nama Pemkab Belu. Karena itu diserahkan ke pihak Bandara untuk dibangun sesuai dengan kebutuhan Bandara.

“Pemkab punya sertifikat atas lahan ini sejak tahun 2002. Kita membuat surat hak pakai dan menyerahkan ke pihak Bandara untuk kepentingan bandara,” sebut Maxi.

Meski mendapat protes dari warga, proyek pembangunan pagar pembatas Bandara di tapal batas Belu dan Timor Leste itu tetap lanjut pengerjaannya dengan pengawalan serta pengamanan dari personel Sat Pol PP Belu.