Masyarakat Desa Harus Punya Semangat Membangun

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Diperlukan adanya semangat membangun yang tumbuh dari dalam diri masyarakat di desa untuk berubah, agar dapat keluar dan tidak terjebak atau terbelenggu dalam kemiskinan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya menyampaikan ini saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) NTT, di Kupang, Selasa (17/10/2017).

Pada rapat koordinasi denga tema “Evaluasi dan Koordinasi Pengendalian Dana Desa (DD)” itu, Lebu Raya mengatakan, melalui dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2015, hendaknya dimanfaatkan dengan baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, para pendamping desa harus mendorong masyarakat bekerja keras secara gotong royong dan kekeluargaan keluar dari belenggu kemiskinan.

“Pendamping desa yang ada supaya mengajak partisipasi masyarakat membangun dirinya, membangun kelompoknya dengan tetap menjaga Ideologi bangsa, yaitu Pancasila,” pinta Lebu Raya.

Dikatakannya, pemerintah tidak sekedar memberikan uang, memberikan proyek dan memberikan program. Mesti ada semangat yang tinggi dalam diri untuk maju, berubah dan sejahtera. Lebu Raya mengatakan, jangan sekedar menghabiskan uang. Tapi harus membuat program yang jelas, lokus yang jelas dengan kelompok sasaran yang jelas pula.

Baca juga : ASN Diingatkan Jalankan Peran Sebagai Pelayan Masyarakat

“Dari dana desa yang besar, tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada semangat dalam diri masyarakat untuk berubah. Masyarakat harus membuat hidupnya menjadi jauh lebih baik daripada sekarang,” tandasnya.

Kepala Dinas PMD NTT, M.P Florianus mengatakan, rakor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tingkat provinsi NTT, bertujuan untuk melakukan evaluasi reguler terhadap pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa serta pelaksanaan program-programnya. Dan merumuskan langkah-langkah serta mengidentifikasi masalah yang timbul selama pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa.

Peserta yang diikutsertakan dalam rakor tersebut berasal dari lingkup PMD NTT, Kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda kabupaten/kota, perwkilan Camat, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan perwakilan Pendamping Desa se NTT, secara keseluruhan berjumlah 314 orang.

Untuk dasar hukum pelaksanaan rakor itu, sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri (Permen) Desa, Penbangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Desa, nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.