Bawaslu dan Pemprov NTT Tandatangani NPHD

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Pengawas Pemilu dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk pelaksanaan pemilu gubernur (pilgub) 2018.

Penandatanganan NPHD itu dilakukan antara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dengan Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa di ruang rapat Gubernur, Senin (16/10/2017).

Besaran anggaran yang diperuntukan bagi pelaksanaan pengawasan Bawaslu dari Pemprov NTT, sebesar Rp. 122,3 miliar lebih. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan pengawasan di 22 kabupaten dan kota di NTT, juga terkait dengan pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur NTT 2018.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya Pada kesempatan tersebut meminta pihak Bawaslu untuk jangan mencari- cari kesalahan, tetapi menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku, demi kepentingan umum.

“Saya minta Bawaslu untuk jangan mencari-cari kesalahan dalam proses pelaksanaan pengawasan perhelatan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) gubernur dan wakil gubernur NTT untuk masa jabatan 2018-2023,” katanya.

Baca juga : Inilah Kebersamaan Satgas TMMD dan Warga Lasioat Makan Siang Bersama

Lebu Raya mengatakan, pengawasan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan adanya pemilukada gubernur dan wakil gubernur NTT yang demokratis dan berkualitas. Untuk itu, lanjut Lebu Raya, demi kepentingan bersama maka pengawasan oleh Bawaslu dapat dilaksanakan secara koordinatif dengan Bawaslu kabupaten dan kota di NTT.

“Kita harus selalu menjaga agar daerah ini aman, melalui penyelenggaraan pemilukada yang lancar dan sukses. Karenanya, Bawaslu diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara transparan,” tandasnya.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT yang telah mengalokasikan anggaran pengawasan pemilukada gubernur dan wakil gubernur NTT melalui penandatangan NPHD.

“Kami akan melaksanakan tugas pengawasan dengan baik demi terwujudnya pemilukada di Provinsi NTT secara lancar dan sukses,” kata Ketua Bawaslu NTT.

Untuk diketahui, penandatanganan NPHD pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur NTT 2018 antara Pemprov NTT dengan KPUD NTT juga telah dilakukan pada 24 Agustus 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 318,5 miliar lebih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*