Penerbangan NTT – Timor Leste Terkendala Slot Time

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengusulkan rute penerbangan ke Negara Repulic Demokratic Timor Leste (RDTL), namun masih terkendala persoalan slot time pada pihak Pemerintah Timor Leste.

Slot time adalah jadwal waktu kedatangan (arrival) dan keberangkatan (departure) yang dialokasikan oleh kordinator air traffic flow management (ATFM) untuk pergerakan pesawat pada waktu/tanggal yang ditetapkan yang disesuaikan/diselaraskan dengan fasilitas bandara yang ada atau jadwal menggunakan fasilitas tersebut.

“Untuk membuka rute penerbangan ke Timor Leste kita sudah usulkan. Hanya saja yang kita hadapi adalah slot time di pihak Pemerintah RDTL,” kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya kepada wartwan, usai mengikuti sidang Paripurna DPRD NTT, di Kupang, Senin (9/10).

Pernyataan Gubernur Frans Lebu Raya tersebut, terkait dengan adanya kunjungan Duta Besar (Dubes) RI untuk RDTL, Sahat Sitorus saat bertemu Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang pekan lalu. Kunjungan Dubes Sitorus, membawa misi khusus untuk membahas soal hubungan Trilateral NTT, RDTL dan Australia, termasuk sektor transportasi maupun perizinan.

Baca juga : Walikota Kupang Melobi Dinas PUPR NTT, Untuk Pembangunan di Kota Kupang

Menurut Lebu Raya, Pemerintah Provinsi NTT hingga saat ini masih menunggu dibukanya kembali slot time penerbangan oleh Pemerintah Republic Demokratic Timor Leste, untuk pelayanan rute penerbangan Kupang ke Dili dan sebaliknya. Kalau Pemerintah RDTL membuka lagi slot time untuk jadwal penerbangan baru, maka usulan untuk rute penerbangan dimaksud segera terwujud.

“Jika Pemerintah RDTL buka jadwal penerbangan baru, ya, berarti ada penerbangan Kupang-Dili. Memang ada beberapa maskapai yang mengajukan permohonan untuk melakukan penerbangan ke Dili,” ungkapnya.

Terkait dengan perizinan yang disampaikan Dubes Sahat Sitorus, Lebu Raya mengatakan, tentu perijinan untuk mengangkut bahan bakar harus disesuaikan dengan regulasi kedua negara (Indonesia dan Timor Leste-red).

“Tentu kita tidak mengatur sendiri. Ini kan urusan antar negara dan mesti dikonsultasikan dengan pemerintah RDTL,” katanya.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*