29 Pejabat Struktural Dilingkup Pemkot Kupang Pensiun di Tahun 2017

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sebanyak 29 pejabat strutural dilingkup Pemerintah Kota Kupang dipastikan akan pensiun pada tahun 2017. Dari 27 pejabat itu ada satu nama pejabat eselon II, yaitu, Asisten II Setda Kota Kupang, Djamal Milla Meha.

Demikian dikatakan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kupang, Daud Djirah kepada wartawan di ruangkerjanya, Selasa (03/10/2017).

Menurutnya, untuk pejabat eselon II, hanya 1 orang yang akan pensiun, sedangkan untuk eselon III, terdapat lima pejabat yang pensiun, dan sisanya sebanyak, 23 orang merupakan pejabat eselon IV.

Djirah mengaku, secara keseluruhan ditahun 2017 terdapat 183 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun di tahun 2017. “Selain 29 pejabat strukttural yang disebutkan tadi, banyak juga ASN yang pensiun ditahun 2017, baik itu ASN biasa, maupun guru dan dan tenaga medis,” katanya.

Baca juga : Walikota Kupang Tegaskan, Rangkaian Sidak Bukan Cari Keselahan

Dikatakan, rata-rata jumlah ASN yang pensiun dilingkup pemerintah Kota Kupang, Jumlahnya diatas seratus lebih setiap tahunnya, dan dengan banyaknya ASN yang pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan baru PNS, pasca adanya moratorium dan pemerintah pusat untuk penerimaan ASN baru, maka untuk Kota Kupang sedikit mengalami kekurangan ASN, namun kekurangan itu belum terlalu terasa dengan beban kerja yang ada, sehingga para ASN yang ada dioptimilkan untuk menjalankan beban kerja yang ada.

“Pasca moratorium diberlakukan dan makin banyak ASN yang pensiun, pemkot Kupang mengalami sedikit kekurangan ASN. Namun beban kerja bisa ditutupi dengan memaksimalkan ASN yang ada,” Kata Djirah.

Ketika disinggung apakah sudah ada pemeberitahuan dari Kemenpan soal adanya penerimaan formasi ASN ditahun 2017, Djirah mengaku, hingga saat ini, belum ada pemberitahuan dari Kemenpan soal penerimaan ASN di tahun 2017, sehingga pihaknya hanya menunggu saja karena soal peneriamaa formasi ASN merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.