BPJS Kesehatan Kupang Janji Biayai Pengobatan Martina Ngole

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kupang siap membantu proses rujukan hingga seluruh biaya operasi dan pengobatan, Martina Ngole salah seorang pasien penderita tumor ganas, yang sudah tujuh bulan terkatung- katung proses penanganannya.

Kepala BPJS Kesehatan Kupang, Subkhan sampaikan ini pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I, Komisi V, BPJS Kesehatan Kupang dan Pihak RS WZ Johannes Kupang, Senin (2/10/2017) di ruang rapat Komisi I DPRD NTT.

Rapat dengar pendapat tersebut dilakukan setelah pasien, Martina Ngole asal Desa Natatoto, Kecamatan Golewa, Kabupaten Nagekeo mengadu ke DPRD NTT, akibat ketidakpastian penanganan pelayanan kesehatan dari dua Rumah Sakit besar di Kota Kupang, yakni RSUD WZ. Johannes dan RS Siloam. Akibatnya, sejak Maret hingga Oktober 2017, pasien terkatung- katung tanpa adanya kepastian kapan akan ditangani.

Subkhan mengatakan, pihaknya akan mengurus proses rujukan termasuk rumah sakit mana yang akan dituju untuk dilakukan operasi pengangkatan tumor ganas pada rahang Martina Ngole. Termasuk biaya operasi dan pengobatan pasca operasi, hingga selesai.

“Proses rujukan artinya, persiapan rumah sakit yang akan menangani pasien, kemudian untuk biaya kesehatan di sana kita siap untuk membantu sampai selesai,” kata Subkhan di hadapan anggota DPRD NTT dari Komisi I dan Komisi V.

Direktur RS WZ. Johannes Kupang, Dominikus Minggu Mere mengatakan, tidak ada maksud dari pihaknya untuk menelantarkan pasien, namun ada pertimbangan tertentu mengingat keterbatasan peralatan medis yang dimiliki, sehingga perlu mempertimbangkan dampak dan meminimalisir persoalan, sehingga ada unsur kehati- hatian.

Baca juga : September 2017, NTT Alami Inflasi 0,37 Persen

“Kami mohon maaf kepada Ibu Martina, kami tidak bermaksud agar ibu berlama- lama di rumah sakit WZ. Johannes, kalau kami mampu di sini maka kami akan selesaikan operasinya di sini, tetapi kami juga pikir, mana kala selesai operasi ada dampak dan masalah, sehinga tidak ada unsur menelantarkan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Leonard Ahas menegaskan, bahwa konstitusi menjamin urusan kesehatan setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan.

“Konsitusi telah menjamin hal ini, dan yang terpenting adalah mencari jalan keluar dari persoalan ini, terutama soal biaya yang dibutuhkan, minimal mempermudah biaya yang harus ditanggung oleh pasien,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD NTT, Army Konay menyatakan, pemerintah hadir untuk mengatasi persoalan yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Sehingga pemerintah harus tanggap dan sigap ketika rakyatnya mengalami persoalan, termasuk didalamnya masalah kesehatan.

“Persoalan ini terkesan berkepanjangan, yang mana sudah tujuh bulan namun belum ada penyelesaiannya. Dari Maret sampai sekarang kalau kita tarik waktunya ini sangat panjang. Perhitungan secara ekonomis, mungkin biaya yang dihabiskan oleh pasien sudah melebihi operasinya,” katanya.

Dia menambahkan, dalam kategori pemerintah, pasien dimaksud masuk dalam golongan tidak mampu, apalagi pasien juga adalah seorang janda. Karena itu, persoalan tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjamin hak hidup warganya.