Balai Konstitusi Pesimis Penyelenggara Pemilu Tidak Siap Hadapi Pelanggaran

Jakarta, NTTOnlinenow.com – Kompleks dan banyaknya peraturan baru dalam pemilu, membuat komunitas diskusi dan kajian yang mengatasnamakan Balai Konstitusi (BK) khawatir. Pasalnya, melihat kondisi infrastruktur penyelenggara pemilu, terutama lembaga pengawas di daerah perlu mempersiapkan sejumlah format baru dalam penanganan pelanggaran.

Siaran Pers Balai Konstitusi mengemukakan kekhawatiran BK terungkap dalam kajian telaah Penanganan Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana dikatakan oleh Devisi Kajian Pemilu dan Demokrasi BK, Yogi Iskandar. Bahwa diprediksi olehnya akan segera muncul berbagai dinamika dalam pelaksanaan pemilu, terutama dalam pelaksanaan tahapan yang paling dekat yaitu verifikasi administrasi dan faktual partai politik (Parpol) calon peserta pemilu.

“Tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober merupakan jadwal pendaftaran parpol untuk diverifikasi, artinya lembaga pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu mesti mempersiapkan sejumlah format jika ada pengaduan pelanggaran, baik pelanggaran pidana maupun administrasi. Mengingat proses verifikasi parpol dengan menggunakan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) merupakan hal baru. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten sudah harus mengawasi penyelenggara maupun calon peserta pemilu, apakah dalam proses verifikasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017,” kata Yogi, Minggu (1/10) di Ruangan Devisi Hukum, Kantor KPU Pandeglang, Banten.

Jika dilihat lebih teliti, menurut Yogi, peraangkat dan infrastruktur pendukung di daerah untuk menangani pelanggaran pemilu belum disiapkan, dalam pelaksanaannya kata dia, perlu dukungan dari pihak terkait, terutama pemerintah. Yogi mencontohkan tantangan yang hendak diupayakan secara maksimal, salah satunya format semi persidangan yang menjadi kewenangan Bawaslu, yang mana Bawaslu, Bawaslu Provinsi sampai Bawaslu Kabupaten berwenang memutuskan suatu perkara pelanggaran jika terjadi pelanggaran administrasi.

“Jika ada temuan atau laporan pelanggaran administrasi, kemudian dalam prosesnya menyatakan bahwa temuan atau laporan tersebut merupakan pelanggaran. Maka yang dikeluarkan oleh Bawaslu bukan lagi rekomendasi untuk menindak pelanggaran tersebut, namun berupa putusan yang wajib dilaksanakan terlapor, baik terlapornya adalah penyelenggara maupun peserta pemilu,” jelas Yogi.

Proses mengeluarkan putusan, lanjut Yogi, perlu Sumber Daya Manusia (SDM) dan perangkat yang memadai, karena perlakuannya menggunakan cara persidangan. Artinya, kata Yogi, harus ada mekanisme jalas terkait cara pemanggilan, cara mengadili hingga munculnya putusan perkara pelanggaran.

“Kerja-kerja pengawas pemilu saat ini cukup berat, jika perangkat dan SDM tidak memadai, maka akan terjadi kekacawan dalam penindakan pelanggaran. Selebihnya yaitu penanganan tindak pidana pemilu, kami mendorong agar terciptanya personel yang memadai untuk menindak pelanggaran pidana,” jelasnya.

Masih kata Yogi, jika dikaji pasal perpasal tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dalam pasal 476 sampai 484 jelas menerangkan tentang langkah-langkah dan batas waktu memproses laporan dan teuan tindak pidana pemilu. Sementara kaitannya dengan Sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) tertuang dalam pasal 486 sampai dengan 487.

“Jika dikaji, pasal-pasal tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Terdapat Gakumdu yang personelnya dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, kemudian dikaitkan dengan kewenangan Pengawas Pemilu tingkat kecamatan yang memiliki kewajiban menerima laporan pelanggaran pidana, seharusnya Gakumdu terbentuk disemua level kecamatan. Kaitannya dengan ketersediaan jaksa dan personel polri, itu dia yang menadi bahan kajian bersama,” tungkasnya.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*