Nasib Sembilan Calon Daerah Otonomi Baru di NTT Belum Pasti

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlimenow.com – Nasib sembilan calon daerah persiapan otonomi baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni delapan calon kabupaten dan satu kota belum ada kepastian karena belum ada peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT, Viktor Manek sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (25/9/2017).

Viktor menyebutkan, ada sembilan calon daerah persiapan otonomi baru yang telah diusulkan ke pemerintah pusat. Tujuh calon kabupaten dan satu calon kota, proses usulannya melalui pemerintah provinsi, yakni Adonara di Flores Timur (Flotim), Kota Maumere di Sikka, Pantar di Alor, Amfoang di Kabupaten Kupang, dan Amanatun di Timor Tengah Selatan (TTS).

Selain itu ada tiga calon di Kabupaten Sumba Timur yakni Pahungga Lodu, Sumba Timur Jaya, dan Sumba Selatan. Sedangkan Manggarai Barat Daya di Kabupaten Manggarai Barat, usulannya melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

“Sembilan calon daerah persiapan itu belum dapat diproses lebih lanjut bukan karena ada kebijakan moratorium, tapi disebabkan pemerintah belum keluarkan peraturan pemerintah tentang pendataan daerah dan desain besar penataan daerah,” kata Viktor.

Baca juga : FNS Jerman Kerja Sama dengan PDIP Gelar Pelatihan Sosial Media di Kupang

Tentang apakah sembilan kabupaten itu sudah positif ditetapkan menjadi daerah otonomi baru, Viktor menepisnya. Karena nomenklatur soal pembentukan daerah otonomi baru, sudah berubah. Dimana sebelumnya, calon daerah pemekaran itu langsung ditetapkan menjadi calon daerah otonomi baru.

Tapi nomenklatur terbaru, lanjut Viktor, selama tiga tahun ditetapkan sebagai calon daerah persiapan. Setelah tiga tahun, dilakukan evaluasi oleh kementerian dalam negeri dan kementerian serta lembaga terkait lainnya.

“Hasil evaluasi itu menentukan apakah daerah persiapan itu ditingkatkan statusnya menjadi calon daerah otonomi baru atau kembali ke kabupaten induk,” terang Viktor.

Dia menjelaskan, pemerintah belum mengeluarkan peraturan tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah karena masih dalam tahap harmonisasi semua kementerian dan lembaga terkait. Dari harmonisasi yang dilakukan itu, akan menghasilkan berapa banyak kuota calon daerah persiapan setiap provinsi yang nantinya tertuang dalam peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah.