Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Atambua Dukung Reformasi Birokrasi

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua,NTTOnlinenow.com – Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, R.Moh.Fadjarisman menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di ruang sidang Kantor PN Atambua, Kabupaten Belu, Timor Barat perbatasan RI-RDTL, Senin (18/9/2017).

Selain Ketua PN Atambua, piagam itu itu ditandatangani juga beberapa Pimpinan Institusi sebagai saksi yakni, Kapolres Belu, Kajari Belu, Kapalas Atambua, Dandim 1605/Belu, Danyon Raidersus 744/SYB, Dansektor Timur RI-RDTL, Yonif Raider 712/WT, Kepala Imigrasi, Kepala BRI Cabang Atambua, Kepala BNI Atambua dan Ketua Pengadilan Agama Atambua.

Selesai penandatanganan dilanjutkan dengan foto bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Atambua, perwakilan BNNK Belu, perwakilan Kepala PMI Belu, Kasat Narkoba, Intelkam dan Lantas Polres Belu, para Hakim Pengadilan Negeri Atambua serta tamu undangan lainnya.

Disela kegiatan, Humas PN Atambua Gustav Blleskupa kepada awak media menuturkan, tujuan dari pencanangan zona integritas di Kantor Pengadialan Negeri Kelas 1 B ini sebagaimana tindak lanjut dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.

“Disetiap Intitusi Pemerintah itu diwajibkan untuk dicanangkan zona integritas sebagai bagian daripada untuk mendukung reformasi birokrasi. Sehingga pada hari ini Pengadilan Negeri Kelas 1 B Atambua melaksanakan pencanangan zona integritas yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,” ujar dia.

Baca juga : Polemik LPPL Belu TV, DPRD Belu Angkat Bicara

Selain daripada itu jelas Gustav, sebagai syarat daripada Pengadilan Negri Atambua untuk melaksnakan akreditasi. Sehingga seluruh Pengadilan Negeri yang berada di seluruh Indonesia wajib untuk di akreditasi yang salah satunya syarat daripada akredatasi itu melaksnakan zona integritas.

“Zona integritas itu sendiri sebagai pendukung dari pada reformasi birokrasi yaitu dimana ada pelayanan publik, ada akuntabilitas juga menjadi wadah kerjasama antar institusi,” tutur Gustav.

Dengan adanya pencanangan zona integritas yang disaksikan oleh beberapa pimpinan dari instansi, dimana pihaknya berkomitmen untuk melaksnakan reformasi birokrasi, yang mana bukan hanya internal Pengadilan Negeri Atambua saja akan tetapi diluar dari pada itu sudah mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Atambua benar-benar melaksnakan reformasi birokrasi.

“Disitu ada masukan-masukan bagi kami bagaimana melaksanakan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Atambua. Bukan hanya kami saja yang menilai akan tetapi penilaian juga akan datang dari luar Pengadilan. Masukan dan penilaian bisa juga datangnya dari masyarakat yang mana dengan keterbukaan informasi yang diperlukan,” sebut dia.

Selain itu terkait dengan penilaian secara intitusi Pengadilan Negeri Atambua dalam pelaksnaan tugas bukan saja dalam pengawasan dari Mahkama Agung saja akan tetapi juga dari komisi yudisial, masyarakat dan dari Pers.

“Kaitan dengan adanya pengaduan, kritik ataupun masukan dari masyarakat kepada kami, kami telah sediakan tempat pengaduan. Nanti masyarakat terlebih dahulu mengisi formulir pengaduannya dan itu wajib untuk kami tindak lanjuti,” pungkas Gustav.