Belu TV Gabung ke OPD, Dirut Minta Dasar Hukum Yang Sesuai

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Belu, Roni Mau Luma meminta kepada pihak Bagian Organisasi Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengkaji kembali aturan yang menjadi dasar berdiri dan beroperasinya lembaga Belu TV.

Hal itu diungkapkan Dirut Belu TV Roni pada jumpa pers, Rabu (13/9/2017) menanggapi permintaan Pemerintah Provinsi melalui Biro Setda NTT dalam surat nomor BO.061/154/VIII/2017 kepada Pemkab Belu tertanggal 28 Agustus lalu perihal klarifikasi memperhatikan surat Wakil Bupati Belu nomor TV Belu.870/056/VIII/2017 perihal pembentukan lembaga lain di luar OPD sesuai PP 18/2016 di Belu.

Adapun hal yang diminta Biro Organisasi Setda Provinsi melalui surat perihal klarifikasi tersebut yakni pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPPL Radio Siaran Pemda dan Televisi Belu agar melekat pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Menurut Roni, dasar hukum berdirinya LPPL Belu TV berlandaskan pada UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, PP RI nomor 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penyiaran. Keputusan Menteri Kominfo RI nomor 869 tentang izin penyelenggaraan penyiaran Belu TV, Perda nomor 15 tahun 2010 tentang LPPL Radio siaran Pemda dan Televisi Belu, serta Perbup nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, redaksi dan tata kerja PPLP.

“Saya sudah klarifikasi ke Provinsi minta gabung ke Dinas Infokom dasar hukumnya pertimbangan PP nomor 18 tahun 2016. Kami kerja berlandaskan UU nomor 32 tahun 2002 dan PP nomor 11 tahun 2005. Dasar hukum kita Perda 2010 dan pertanyaan saya itu UU 32 lebih tinggi atau PP 18. Kalau dipaksakan gabung ini melanggar UU nomor 23 tahun 2005,” beber Roni didampingi dua Dewan Pengawas di ruang kerjanya.

Dikatakan struktur kerja LPPL Belu TV berdasarkan PP tahun 2005 sementara permintaan dari Biro organisasi Provinsi sesuai PP 2016. Kalau seperti ini aturannya sudah tidak sesuai lagi, karena Belu TV bertanggung jawab langsung pada Bupati sesuai UU 23 bukan kepada OPD. Lembaga penyiaran itu lembaga Pemerintah non Kementerian.

“Aturannya jelas, LPPL itu tidak bisa dibawa salah satu OPD. Jadi kalau saya diminta gabung dengan OPD, itu melanggar UU dimana lebih tinggi dari PP pertimbangan organisasi 18, Sedangkan kami berdiri sebelum ada PP tentang OPD tahun lalu, sehingga dasar hukumnya tidak sesuai,” ujar dia.

Baca juga : Bupati Belu Minta Pengerjaan Tanggul Sungai Malibaka Manfaatkan Warga Lokal

“Sangat disayangkan kalau Belu TV gabung ke OPD karena itu dasar hukum tidak ada. Tapi kalau seandainya itu terjadi kemungkinan Belu TV akan ditutup karena melanggar UU 32 dan izin penyiaran dicabut,” tambah Roni.

Dewan Pengawas Belu TV, Kornelis Talok didampingi Vitalis Bau Mau menyampaikan beroperasinya lembaga penyiaran Belu TV lokal sesuai Perda nomor 15 tahun 2010 pasal 10. Belu TV bertangung jawab langsung ke Bupati bukan ke OPD.

“Kalau seperti yang diinginkan Provinsi gabung ke OPD, maka DPR harus mencabut Perda nomor 15 tahun 2010 supaya rubah dulu Perdanya LPP itu lembaga penyiaran yang berada di Kominfo,” pinta dia.

Tambah Talok, Dewan pengawas yang dilantik itu untuk mengawasi lembaga bukan OPD. Perlu diketahui bahwa LPP, dan LPPL itu independen dan netral. Jika ini ditutup apa tidak merugikan negara dan masyarakat, karena telah banyak anggaran miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk pengoperasian lembaga Televisi lokal Belu TV.

“Keberadaan Belu TV ini sangat penting bagi masyarakat di tapal batas untuk mengakses seluruh perkembangan dan informasi,” kata dia.

Berdiri sejak 2006 silam, LPPL Belu TV salah satu televisi lokal di NTT yang sudah meraih dua kali penghargaan yakni dari KPI Pusat untuk televisi khusus perbatasan terbaik serta penghargaan KPID penghargaan televisi lokal acara budaya terbaik.