Partai Demokrat Komitmen Berantas Korupsi dan Dukung Keberadaan KPK

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Partai Demokrat berkomitmen memberantas korupsi dan mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan Undang- Undang (UU).

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Mohamad Rusli Thamrin sampaikan ini kepada wartawan di sela- sela Kegiatan Sekolah Anti Korupsi Angkatan VII yang digelar partai itu di Kupang, Senin (11/9/2017).

Thamrin mengatakan, pelaksanaan sekolah anti korupsi untuk para kader partai ini sudah ada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) dengan KPK. Dengan adanya penyelenggaraan sekolah ini, partai mau menegaskan dan melarang semua kader partai untuk tidak melakukan korupsi. Bagi mereka yang terindikasi melakukan korupsi, harus dinonaktifkan dan partai tidak melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan.

“Partai Demokrat merupakan satu- satunya partai politik yang berani melakukan MoU dengan KPK,” kata Thamrin.

Dia menyatakan, pelaksanaan sekolah dimaksud dimaksudkan untuk memperkuat integritas kader. Sehingga semua kader partai memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjauhkan diri dari perilaku korupsi. “Memang kami menyadari penyelenggaraan sekolah ini tidak menjamin kader partai bebas korupsi, tapi bentuk komitmen partai dan kader untuk memberantas korupsi,” ungkap Thamrin.

Kepala Biro Bidang Hukum DPP Partai Demokrat, Rahma Hazim menjelaskan, kegiatan Sekolah Anti Korupsi yang sudah dilaksanakan hingga angkatan ketujuh ini menunjukkan konsistensi partai dalam memberantas korupsi. Digelarnya sekolah ini juga sebagai bentuk melaksanakan amanah partai. Apalagi penyelenggaraan sekolah ini atas kerja sama antara partai dengan KPK.

Dia berpendapat, sikap partai berbeda dengan pihak kebanyakan lainnya yang mendesak agar KPK dibubarkan. KPK konsisten agar lembaga anti rasuah itu tetap hadir untuk memberantas korupsi. “Diharapkan, melalui sekolah ini semua kader partai menjadi garda terdepan yang ikut memberantas korupsi,” tandas Rahma.

Baca juga : 150 Kader Demokrat NTT Ikuti Sekolah Anti Korupsi

Pengurus DPP Partai Demokrat, Bernadus menyatakan, Wali Kota Kupang yang juga Ketua DPD Demokrat NTT, Jefritson Riwu Kore merupakan satu- satunya kepala daerah di NTT yang berani melakukan MoU dengan KPK. Ini menunjukkan ada niat baik dari Wali Kota Kupang dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta bebas dari tindakan korupsi. Pencegahan korupsi merupakan hal penting yang harus dijalankan semua kepala daerah.

“Ini merupakan konsistensi Partai Demokrat untuk ikut memberantas korupsi. Apakah ada partai politik lain yang berani melakuka hal serupa?” tanya Bernadus retoris.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefritson Riwu Kore menyampaikan, kegiatan Sekolah Anti Korupsi ini merupakan kelanjutan dari enam kegiatan sebelumnya yang digelar DPP. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan kapasitas kader agar tetap konsisten di bidang pemberantasan korupsi. Selain itu, ingin menjamin agar kader partai menjadi pilar terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Panitia Penyelenggara Sekolah Anti Korupsi Angkatan VII yang juga anggota DPRD NTT, Winston Rondo menjelaskan, kegiatan ini mengambil tema “Pengenalan dan Pemahaman Gratifikasi Korupsi Dalam Upaya Mengunci Pintu Masuk Korupsi di Partai Politik.”

Kegiatan ini diikuti 150 orang yang terdiri dari 71 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi, ketua dan sekretaris DPC tingkat kabupaten/kota, pengurus harian DPD Demokrat NTT, serta pejabat eksekutif yang berasal dari Partai Demokrat.