DPRD: Walikota Perlu Lakukan Reformasi Birokrasi

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – DPRD Kota Kupang menyetujui rencanan Walikota Kupang Jefri Riwu Kore melakukan reformasi pada birokrasi, terutama pada kepala dinas yang saat ini tengah menjabat. Alasan DPRD menyetujui reformasi birokrasi, karena DPRD menilai bahwa selama ini roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik, karena pimpinan yang ditempatkan pada dinas-dinas belum mampu mengatur dinas yang dipimpin secara naik, sehingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik.

“Sebenarnya banyak orang beranggapan bahwa, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintahan baru, untuk sekedar balas dendam politik pada saat moment pilkada berlangsung. Tapi saya pikir pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi,” Kata Anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang.

Adrianus Talli, sangat mendukung langkah Walikota Kupang melakukan reformasi birokrasi pada enam bulan mendatang sebab, pada tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) butuh penyegaran baru. Apalagi selama ini dirinya merasa bahwa pimpinan OPD yang ditempatkan tidak sesuai, sehingga mereka tidak mampu bekerja dengan maksimal untuk menjalankan visi dan misi walikota.

Baca juga : KPU NTT Selenggarakan Empat Lomba Sambut Launching Tahapan Pemilu

“Kalau Pak Jefri mau visi dan misinya berjalan dengan baik, dia harus menjalankan rencananya untuk mereformasi birokrasi. Langka itu untuk mengamankan segala kebijakan dan programnya. Pak Jefri juga harus memilih orang yang tepat, atau dalam istilah asing “right man on the right place” agar semua tujuannya dalam membangun Kota Kupang bisa tercapai,” kata Talli.

Sebelumnya, dalam pidato perdana Walikota Kupang didepan seluruh Anggota DPRD Kota Kupang, Walikota Kupang Jefri Riwu Kore mengungkapkan keinginannya untuk melakukan reformasi dalam birokrasi. Keinginan Walikota melakukan reformasi birokrasi agar para pimpinan OPD yang kelak nanti memimpin dinas-dinas, bisa menjalankan programnya selaku Walikota Kupang selam lima tahun kedepan.

“Jadi tidak ada unsur balas dendam. Semua pimpinan OPD tidak asal diangkat untuk memimpin sebuah dinas. Mereka semua harus mengikuti tahapan fit and propertest. Siapa diantara mereka yang mampu melewati test dengan hasil memuaskan maka mereka yang akan dipakai,” katanya.