Tolak Penutupan Galian C Wae Reno, Aliansi Masyarakat dan PMKRI Ruteng Unjukrasa

Bagikan Artikel ini

Laporan Marten Don
Ruteng, NTTOnlinenow.com – Sekitar ratusan massa aliansi antara masyarakat desa Ranaka, kecamatan Wae Ri’i bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Santu Agustinus Ruteng, kabupaten Manggarai, Rabu, 30 Agustus 2017 siang melakukan aksi unjukrasa di kantor Kepolisian Resort (Polres) Manggarai dan Kantor Bupati Manggarai terkait penutupan galian c Wae Reno di desa Ranaka, kecamatan Wae Ri’i oleh pihak Polres Manggarai pada, Jumat, 18 Agustus 2017 siang dengan memasang garis polisi disekitar lokasi.

Bukan hanya itu, 6 orang pemilik pasir itu kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, seluruh peralatan kerja, seperti eksavator, dump truk dan greser (penggilingan batu) juga turut disita polisi.

Sejumlah tuntutan disampaikan, pengunjukrasa, diantaranya; 1. Mengecam tindakan Polres Manggari yang memberhentikan aktivitas galian c Wae Reno secara sepihak. 2. Mendesak Polres Manggarai untuk membebaskan masyarakat yang ditahan. 3. Mendesak Polres Manggarai untuk mencabut police line di lokasi galian c Wae Reno. 4. Mendesak Pemkab Manggarai, DPRD Manggarai, Polres Manggarai untuk bersama-sama menyelesaikan proses perizianan operasi galian c di Manggarai.

Di Polres Manggarai, sejumlah perwakilan massa sempat melakukan dialog bersama Wakapolres Manggarai, Kompol Tri Joko Biyantoro, S.Sos.

Hendrikus Nambut, mewakili masyarakat desa Ranaka, menyampaikan bahwa apa yang dilakukan polisi saat ini benar-benar membingungkan masyarakat kecil yang tidak paham dengan aturan hukum karena tidak didahalui dengan sosialisasi, tetapi langsung melakukan polise line, menetapkan tersangka dan menahannya. Mestinya, polisi melakukan sosialisasi terdahulu kepada masyarakat, katanya.

“Kami inikan tidak tahu aturan, tidak sekolah. Mestinya sosialisasi dahulu, bukan dengan cara begini,” ungkapnya.

Warga lainnya, Ursula Making menambahkan, galian c ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tetapi mengapa baru sekarang dilarang atau diproses hukum.

Klo itu dibiarkan mk dampaknya bahaya, hutan hilang dan jalan rusak. Seprti sungai itu, dulu besar tp skg kok hilang.

Baca juga : TPDI Apresiasi Kepada Jokowi-JK dan Kapolres Manggarai

Sementara itu, Agata grece, isteri dari, Bonifasius Pedor salah satu tersangka yang ditahan polisi saat ini, kepada Wakapolres meminta agar suaminya itu dibebaskan dari tahanan.

“Saya mohon kepada Polisi, bebaskan suami saya. Sebab sejak dia ditahan, kami tidak ada yang menafkahi. Anak-anak sekolah menjadi berantakan. Mereka sakit tidak ada uang beli obat,” pungkasnya.

Menjawabi perntanyaan perwakilan pengunjukrasa, Wakapolres Joko, mengatakan, kalau itu dibiarkannmaka bahaya. Hutan hilang, jalan raya juga rusak.

Joko juga membantah jika sebelumnya, pihaknya tidak pernah melakukan sosialisasi kepadammasyarakat. Pasalnya dulu pihaknya bersama pemerintah daerah setempat pernah melakukan sosialisasi langsung dilokasi galian c Wae Reno.

“Dulu kami pernah melakukan sosialisasi bersama pemerintah melalui camat langsung dilokasi tambang,” kata Joko

Joko juga menegaskan, pihaknya hanya ingin menegakan aturan. Sedangkan yang mengeluarkan aturan itu adalah pemerintah pusat. Bukan polisi.

Diakhir dialog, polisi mengatakan, tidak ada cara lain selain pihak yang bersangkutan (pemilik pasir) untuk segera mengurus perizinannya.

Dari Polres Manggarai, massa melanjutkan ke kantor Bupati. Dan disana mereka berhasil beraudiensi dengan Bupati Manggarai, Deno Kamelus.