Perhatian Pemerintah Terhadap Daerah Perbatasan Semakin Besar

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Perbatasan sebagai wilayah terdepan NKRI harus ditata dengan baik. Pemerintahan saat ini baik pusat maupun daerah memberikan perhatian sangat besar terhadap pembangunan di daerah perbatasan negara.

Hal ini mengemuka dalam diakusi publik yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) di Aula Universitas Muhamadiyah Kupang, Rabu (23/8/2017).

Ketua PWI NTT, Dion DB Putra ketika menyampaikan materinya mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) memberi sentuhan baru terhadap daerah perbatasan.

“Dulu parbatasan itu dianggap sebagai bagian belakang, namun saat ini paradigma itu sudah berubah, yang mana perbatasan itu menjadi teras atau beranda terdepan negara,” katanya.

Meski begitu, menurut Dion, masih banyak masalah yang membelit masyarakat di tapal batas NKRI. Diantaranya seperti, kesulitan akses ke pasar, terganggunya jaringan internet dan telepon. Sehingga boleh dikatakan Indonesia belum berdaulat di daerah perbatasan.

“Masyarakat kita di perbatasan, boleh jadi memilih bergabung dengan negara tetangga kalau tidak mendapat perhatian dari pemerintah kita. BNPP dan BPP Provinsi masih kurang greget di perbatasan,” katanya.

Kepala Seksi Teritorial Korem 161/Wirasakti Kupang Letkol Inf. Afson Sirait dalam diskusi publik itu mengakui pemberitaan media massa untuk menggali berbagai potensi di wilayah perbatasan masih sangat kurang.

Dia mengatakan, berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat perbatasan juga belum banyak diekspos media massa.

“Banyak upaya yang kita lakukan dari pembangunan jalan, bedah rumah, sosialisasi, pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat perbatasan, hingga menjaga ketahanan dan kedaulatan negara di tapal batas,” katanya.

Baca juga : TNI-POLRI Gelar Baksos di Lamaknen Selatan

Menurutnya, upaya-upaya seperti itu perlu diceritakan kepada publik melalui pemberitaan untuk menunjukkan bahwa Pemerintah saat ini secara serius terus berupaya membangunan Indonesia dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T)  itu.

“Dengan begitu akan menimbulkan rasa bangga dan kecintaan masyarakat untuk tetap menjaga dan mempertahankan NKRI dari berbagai tantangan di tepian Nusantara,” tandas Sirait.

Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI NTT, Tony Kleden dalam paparannya, mengajak media massa lokal, baik cetak maupun elektronik untuk memberitakan berbagai potensi ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dan Australia.

“Kita akui bahwa porsi pemberitaan terutama media massa lokal kita di NTT masih kecil khususnya untuk mengangkat berbagai potensi ekonomi di kawasan perbatasan negara,” kata Tony.

Menurutnya, kawasan perbatasan negara saat ini sudah menjadi isu penting bagi publik karena merupakan bagian prioritas pembangunan di era Pemerintahan Presiden Jokowi melalui nawacitanya ketiga dengan membangun Indonesia dari pinggiran.

“Berbagai infrastruktur seperti pos lintas batas, jalan, pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat di perbatasan banyak mendapat sentuhan dari Pemerintah, namun belum begitu ditonjolkan melalui pemberitaan media lokal,” katanya.

Tony beependapat, banyak isu-isu perbatasan yang seyogyanya menarik untuk dijadikan sebagai laporan utama dalam pemberitaan seperti pertahanan dan keamanan, ekonomi, pertanian, peternakan, sosial, budaya, dan pariwisata.

“Misalnya, seperti apa kehidupan para prajurit TNI bersama masyarakat di perbatasan dalam menjaga dan mempertahankan NKRI di beranda terdepan, bagimana kehidupan ekonomi sosial hingga potensi pariwisata yang menarik di perbatasan perlu diceritakan lebih banyak,” katanya.