TPDI Apresiasi Kepada Jokowi-JK dan Kapolres Manggarai

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Tim Pembela Demokrasi Indonesia ((TPDI) memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengenakan pakaian adat pada momentum peringatan hari Kemerdekaan 17 Agustus di istana negara, serta Kapolres Manggarai, AKBP Marselinus Sarimin Karong pada moment kenegaraan, pengibaran bendera merah putih di Wae Rebo, Kabupaten Manggarai.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus sampaikan ini dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Senin (21/8/2017).

Petrus mengatakan, pada upacara pengibaran bendera kebangsaan di Dusun Wae Rebo, Kapolres Manggarai AKBP Marselinus Sarimin Karong dan lima pleton anggota Kepolisian Polres Manggarai mengenakan busana “Towe Songke” khas Manggarai. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada upacara pengibaran sangsaka merah putih, 17 Agustus 2017 di Istana Negara, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat negara mengenakan pakaian adat daerah asalnya.

“Sudah saatnya menjadikan ornamen kearifan lokal masuk dalam tradisi baru ketatanegaraan kita guna memperkaya konvensi ketatanegaraan,” kata Petrus.

Dia menyampaikan, langkah yang diambil Kapolres Manggarai serta presiden dan wakil presiden merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia. Dimana dalam upacara resmi kenegaraan bersifat nasional dan lokal, ketiga tokoh tersebut menghadirkan sesuatu yang monumental dan sangat membanggakan. Karena busana tradisional sebagai ciri khas budaya masyarakat desa masuk ke dalam panggung lokal dan nasional dalam acara kenegaraan.

Baca juga : WALHI Minta Pemerintah Hentikan Privatisasi Pesisir di NTT

Lebih lanjut Advokat Peradi ini menyampaikan, presiden, wakil presiden, dan kapolres Manggarai menghadirkan sesuatu yang lain dan bermakna kenusantaraan. Mewujudkan rasa tanggung jawab sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya tinggi dengan segala aneka ragam tradisi masyarakat dan kearifan lokal sebagai peradaban yang harus dijaga, dirawat, dilindungi dan dihormati. Ini sesuai dengan semangat yang terkandung dalam pasal 18B ayat (2), pasal 28C ayat (1), pasal 28i ayat (3), pasal 31 ayat (5) dan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Petrus menyatakan, semangat dan kepedulian terhadap kearifan lokal yang ditunjukan pada waktu dan tempat yang tepat adalah merupakan perwujudan sikap pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, hak mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai agama, seni dan budaya serta bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional, yang selama orde baru dan selama orde reformsi 21 tahun terpinggirkan dan nyaris punah. Padahal sejak reformasi yang diawali dengan amandemen UUD 1945, persoalan budaya yang heterogen sudah mendapat perhatian dan jaminan yang proporsional dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Petrus menegaskan, semangat Kapolres Manggarai dengan kewenangan diskresinya memadukan kearifan lokal dan Dusun Wae Rebo, tempat purbakala yang menarik perhatian wisatawan dunia dalam event kenegraan, harus dipandang sebagai momentum bangkit dan hidup kembalinya tradisi masyarakat dan kearifan lokal ke dalam kehidupan nyata sehari-hari di semua strata sosial. Hal ini demi mewujudkan janji-janji dan jaminan konstitusi terhadap budaya, tradisi masyarakat adat, karifan lokal, bahasa dan agama sebagai kekayaan budaya bangsa yang harus dipertahankan, dihormati dan dijunjung tinggi.

Dia berharap, kiranya apa yang dilakukan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan Kapolres Manggarai AKBP Marselis Sarimin Karong tetap dalam semangat dan itikad baik untuk mewujudkan penghormatan dan penghayatan terhadap keluhuran nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional. Dimana nilai- nilai luhur itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu suku dengan adat dan tradisi yang beragam. Hal tersebut menjadi momentum untuk menaikan nilai patriotisme, menaikan harkat dan martabat karya seni budaya anak bangsa yang secara konsisten dijaga dan dipelihara oleh masyarakat adat di desa terpencil.