Pemkot Kupang Dinilai Gagal Wujudkan Peradaban Kota Pesisir

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Memperingati Hari Maritim Indonesia yang jatuh pada, Senin 21 Agustus 2017, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengeluarkan pernyataan yang cukup menyentil kinerja pemerintah Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang dinilai gagal untuk mewujudkan peradaban kota pesisir (Maritim) yang berkelanjutan dan berkeadilan buat warganya.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Nusa Tenggara Timur (NTT), Umbu Wulang Tanaamahu kepada wartawan di Kupang, Senin (21/8/2017).

Umbu Wulang menyebutkan, beberapa fakta kegagalan tersebut, yakni dalam perspektif keadilan. Saat ini telah terjadi ketidakadilan antargenerasi di Kota Kupang khususnya ekspresi publik di wilayah pesisir. Generasi tua, muda, anak-anak yang ada di Periode 1990-an hingga awal 2000-an, masih bebas akses ke pantai untuk rekreasi atau kepentingan ekonomi. Begitupun ruang kelola nelayan masih sangat luas. Namun kini, orang tua, muda, dan anak-anak sudah sulit bahkan tertutup aksesnya ke pantai.

“Bahkan pengakuan dari warga, untuk sekadar parkir motor di sekitar hotel yang ada di pasir panjang saja dilarang oleh pihak keamanan hotel. Di sinilah letak ketidakadilan antar generasi itu. Kebijakan pemkot di pesisir Kupang yang mengakibatkan ketidakadilan ini terjadi,” sebutnya.

Selain itu, menurut Umbu Wulang, ruang kelola dan rekreasi rakyat tidak nyaman dan kian terbatas di pesisir. Tercemarnya laut Kupang oleh sampah pembangunan dan adanya kebijakan “menemboki” pesisir membuat nelayan dan rakyat kebanyakan tidak punya akses.

Padahal UU No 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Daerah sempadan pantai adalah kawasan milik negara yang hanya boleh untuk konservasi, rekreasi rakyat dan pembangunan yang terkait dengan infrastruktur ruang publik rakyat. Dan daerah sempadan pantai adalah 100 meter dari batas air pasang tertinggi. “Faktanya di Kota Kupang hal itu tidak sesuai,” katanya.

Umbu Wulang mengatakan, fakta lain yakni area konservasi dan ketahanan menghadapi bencana. Dengan kebijakan Pemkot, area konservasi berkurang drastis. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem pesisir dan laut di Kota Kupang.

Baca juga : WALHI Minta Pemerintah Hentikan Privatisasi Pesisir di NTT

Hilangnya mental Maritim. Potret kebijakan pemkot bila terus dipertahankan seperti saat ini maka mental maritim kita akan hilang. “Kita akan semakin abai dengan pesisir dan laut. Tidak mungkin menciptakan mental cinta laut kepada generasi kita kalau akses terhadap laut pesisir saja kian dipersulit dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Koordinator Kota, Pesisir dan Kelautan WALHI NTT, Indrawati Sembe menyampaikan, beberapa minggu terakhir ini, warga Kota Kupang melakukan protes atas kebijakan pemerintah Kota Kupang memberikan Teluk Kupang kepada investor. Warga menginginkan agar kawasan teluk kupang menjadi ruang terbuka hijau bagi publik di Kota Kupang bukan untuk investor.

Permintaan ini, lanjut dia, lantaran warga sudah muak dengan kebijakan pemkot yang terus memberikan ijin pembangunan hotel dan bisnis lainnya di pesisir Kupang atas nama pembangunan.

“Kita bisa melihat betapa kawasan pasir panjang kini ruang publiknya kian tidak memadai. Yang terjadi, deretan hotel- hotel dan bisnis lain yang mengakibatkan sulitnya akses warga dan nelayan ke pesisir serta tercemarnya laut Kupang. Pemerintah Kota Kupang gagal untuk mewujudkan peradaban kota pesisir (Maritim) yang berkelanjutan dan berkeadilan buat warganya,” tandas Indrawati.

Karena itu, WALHI juga menyatakan sikap tegas terhadap Pemerintah Kota Kupang, melalui 6 (enam) poin permintaan yakni:

1. Walikota Baru (Firmanmu) harus tegas dan Jangan Lanjutkan Kesalahan Tata Kelola Pesisir Kupang.
2. Mengevaluasi Perda no 11 tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang.
3. Stop pemberian ijin pembangunan yang tidak terkait dengan kepentingan publik di pesisir Kota Kupang sebagaimana diatur dalam UU no 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
4. Evaluasi semua perijinan di kawasan pesisir Kota Kupang.
5. Patuh pada UU no 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai yakni minimal 100 meter dari air pasang tertinggi Pantai.
6. Hentikan Kebijakan lama, Teluk Kupang harus jadi ruang terbuka hijau dan ruang ekspresi publik.