Ini Jawaban Pemkot Soal Polemik Penyewaan Lahan Eks Restoran Teluk Kupang

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Polemik seputar Lahan Eks Teluk Kupang akhirnya menemui titik terang setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara DPRD Kota, Pemerintah Kota dan Forum masyarakat Kota Kupang, di Gedung DPRD Kota Kupang, Rabu, (16/8/2017).

Sebelumnya banyak pihak yang menganggap penyewaan lahan seluas 5000 meter lebih di Kelurahan Kelapa Lima, dipinggir jalan Timor Raya, menyalahi perda, namun ternyata tidak sepenuhnya penyewaan itu melanggar perda.

Dalam RDP, Pemerintah yang diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jefry Pelt mengatakan, mulanya dilakukan kontrak dalam bentuk bangunan selama tiga puluh tahun antara Pemkot dan Manajemen Teluk Kupang, namun dalam perjalanan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada tahun 2015.

Hal itu terjadi, Kata Jefry, Karena terjadi penunggakan atau penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah sebesar 100 juta, atas dasar rekomendasi hasil LHP BPK.

“Atas dasar itulah Pemkot melajukan pemutusan hubungan kerja, dan teman-teman di Dewan juga memegang rekomendasi itu,” ujarnya.

Dijelaskan, atas dasar pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi tersebut, Manajemen teluk Kupang melajukan gugatan terhadap kontrak atau putusan, bukan terhdap status Kepemilikan lahan, sebab, lahan itu adalah milik Pemkot dengan sertifikat hak pengelolaan nomor 9, terdaftar resmi di Kantor BPN Kupang.

Dalam perjalanan, Lanjutnya, telah ada keputusan Pengadilan tingkat pertama yang memenangkan Pemerintah Kota, dan kemudian mengambil sikap memanfaatkan lahan miliki Pemkot tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, bahwa terhadap tanah tersebut, sesungguhnya sudah berproses dari tahun 2016, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Permen no 19 tahun 2016, bahwa pelaksanaan tempat milik dapat dilakukam dalam bentuk BDF atau BSG berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dan atau inisiatif atau permohonan pihak lain sebagai calon mitra.

Jefry melanjutkan, bahwa kemudian dalam ketentuan Permendagri No 19, tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan tanah milik daerah diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk nelakukan pemanfaatan atas barang milik daerah.

“Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah, dapat saya jelaskan secara umum, yang pertama, sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan serba guna, jerja sama penyediaan infrastruktur. Bahwa masing-masing bentuk pemanfaatan ini, mempunyai proses yang berbeda,” jelas Jefry.

Yang berikut, Lanjut Jefry, bahwa di dalam ketentuan sebagaimana yang diatur permen No 19 Tahun 2016, sesuai bab 7, pasal 78, ayat 4, menyatakan bahwa, pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan perserujuan DPRD.

Baca juga : Suba Suka Go Menang Lelang Pemanfaatan Eks Restoran Teluk Kupang

“Yang dibutuhkan persetujuan DPRD, adalah pemindahtangan, baik itu berupa penjualan, Hibah, atau hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak yang melekat pada barang tersebut. Selain itu,Berdasarkan UU no 1 tahun 2004, tentang pengelolaan negara, No 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali di rubah, terakhir No 9 tahun 2016, tentang perubahan ke dua, atas UU nomor 23, tahun 2014, tentang pemerintah daerah, PP No 74, tentang pengelolaan barang milik daerah, kemudian setelah badan keuangan daerah dibentuk dan dilantik pada Januari 2017, pada saat pengalihan tugas dan kewenangan ke kami, khususnya bidang aset dan akuntansi, maka, terdapat kesepakatan bahwa pernah terjadi permohonan untuk mengelolah tanah milik pemerintah atau memanfaatkan tanah milik pemerintah pada bulan Agustus tahun 2016,” ujar Jefry.

Atas dasar tersebut, Lanjut Jefry, kemudian pihaknya melakukan kajian dan konsultasi agar dapat melajukan proses sesuai mekanisme yang diatur dalam Permen no 19 tahun 2016. Bahwa kemudian terhadap tanah tersebut, berdasarkan ketentuan dimana oleh pemanfaatan tanah dan atau bangunan, maka kemudian dilakukan mekanisme seleksi untuk pemilihan mitra.

Untuk pemilihan mitra ini, Lanjut Jefry, pertama dilajukan pengumuman sesuai ketentuan, sekurang-kurangnya melalui surat ataub website pemerintah daerah sesuai pasal 96, Permen 19. Bahwa prinsip-prinsip pemilihan mitra dilaksanakan secara terbuka sekurang-kurangnya diikuti tiga peserta.

manfaat yang optimal kepada daerah, dilaksanakan oleh pemilihan yang integritas, tertib administrasi, dan tertib peraturan sebagaiman dalam pasal 85. Bahwa kemudian mekanisme itu dijalankan sejak bulan Februari dan sampai dengan tanggal 20 Juli 2017, telah dilajukan penandatangan kontrak dihadapan notaris, Albert Riwu Kore, untuk pemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Kupang, di jalan Timor Raya, Keluraha Kelapa Lima,” ujar Jefry.

Jefry melanjutkan, bahwa dengan pemanfatan tanah itu, besaran hasil perhitungan Pemerintah terjadi penyerapan tenaga kerja 150 sampai 200 orang, terjadi peningkatan pendapatan asli daerah, melalu pembayaran kontribusi wajib setiap tahun, pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun, pajak Hotel setiap bulan, pembayaran pajak Restro, Hiburan, reklame setiap kali diguanakan saat acara atau kegitan sesuai rencana yang dibangun.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat, Herry Kadja mempertanyakan Beralihnya Fungsi eks teluk Kupang, yang tidak sesuai Perda Nomor 9 tahun 2012, tentang perubahan Perda nomor 12 tahun 2011, tentang pengaturan tata ruang, dimana menghendaki ruang tersebut harus menjadi ruang terbuka hijau.

”Maka kami dari Fraksi Demokrat mempertanyakan alasan kenapa pemerintah mengangkangi Perda,” tegasnya.

Harry Kadja mengatakan, jika pemerintah menggunakan Permendagri, tentunya harus dipertanyakan. Pasalnya, Permendagri tentang pengelolahan aset bukan diperuntukan bagi lahan tersebut.

”Jangan berlindung di bawah Permendagri itu, karena tidak sesuai dengan subtansinya. Subtansinya sesuai Perda jelas-jelas diperuntukan bagi ruang Publik,” jelas Kadja.

Sementara Daniel Hurek mengatakan, sebagai wakil rakyat maka dirinya bersama anggota Fraksi lainnya telah memutuskan untuk terus berjuang memenuhi harapan warga Kota Kupang termasuk dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang.