Pemerintah Harus Serius Tangani Masalah Pendidikan di NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sejumlah persoalan yang terjadi akibat pengalihan kewenangan urusan pendidikan SMA/SMK dari kabupaten/ kota ke provinsi hingga saat ini belum terselesaikan. Karena itu, pemerintah perlu serius menangani masalah pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Demikian hal ini mengemuka dalam Rapat Gabungan Komisi bersama Dinas Pendidikan Provinsi NTT di ruang Kelimutu gedung DPRD NTT, Selasa (15/8/2017). Rapat dengan agenda Penjelasan Pemerintah Terhadap Pengalihan Kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi itu dipimpin oleh Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno.

Anggota Fraksi Golkar, Gabriel Manek meminta, pemerintah NTT melalui Dinas Pendidikan untuk serius menanggapi pengalihan urusan kewenangan dimaksud, termasuk DPRD agar memberikan perhatian penuh terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi.

“Saya kira kita semua tidak serius menanggapi pengalihan kewenangan ke provinsi. Kita anggap biasa-biasa saja sehingga ketika muncul permasalahan seperti ini, terkesan tidak sanggup menyelesaikannya. Saya rasa perlu ada bargaining politik antara pemerintah dengan DPRD,” katanya.

Manek menambahkan, pemerintah perlu membatasi pembangunan SMA/SMK baru, sehingga tidak membebani daerah dalam melakukan pembiayaan. Pembangunan sekolah harus melalui kajian dan penelitian dari berbagai aspek, sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang baik.

Anggota Fraksi Demokrat, Leo Lelo mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi NTT perlu membuat pemetaan masalah yang benar, untuk kemudian dibahas bersama-sama sehingga dapat dicarikan solusi tepat untuk menjawabi masalah yang dihadapi.

“Coba dinas pendidikan buat pemetaan masalah yang benar, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Formulasi kebijakan tidak akan tepat jika dinas tidak mampu membuat peta masalah. Ini dimaksudkan supaya kedepan kita bahas lebih berkembang lagi, jangan jalan di tempat,” kata Lelo.

Baca juga : Polda NTT Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Narkoba

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Yohana Lisapaly mengatakan, urusan pendidikan seyogianya tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana maupun personel semata, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mutu pendidikan itu sendiri.

“Sebagai informasi atau gambaran, bahwa kalau kita melihat mutu pendidikan itu berkaitan dengan kurikulum, sedangkan kurikulum itu perannya ada pada guru. Berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat untuk NTT, uji kompetensi guru NTT dibawah rata-rata nasional, sehingga mutu kita memang masih jauh dari harapan,” ungkapnya.

Untuk membenahinya, lanjut Lisapaly, sangat bergantung pada kondisi guru. Dengan kondisi tersebut tentu penekanan yang dilakukan adalah pada guru, tetapi jika kesejahteraan guru juga belum bisa diimbangi maka hal ini menjadi persoalan.

Lisapaly menyampaikan, konsep pemerintah NTT melaui dinas pendidikan yang dilakukan dalam waktu dekat yakni akan melakukan analisis kebutuhan guru dan ada upaya melakukan formasi khusus.

“Karena sejak pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK ke provinsi, jumlah sekolah yang diurus totalnya ada sekitar 810. Untuk SMA sebanyak 507, SMK 271 dan pendidikan khusus melalui SLB sebanyak 32 yang tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota,” katanya.

Dia menambahkan, untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS sebanyak 8.180. Tenaga guru kontrak yang disepakati untuk diakomodir sebagai guru provinsi, berdasarkan data Dapodik sebanyak 2.310. Sementara guru yayasan berjumlah lebih dari 2.000 guru, dan lebih dari 8.000 guru komite.

“Oleh karena itu, sebagaimana disarankan oleh DPRD maka kami akan melakukan pemetaan terhadap guru, dan kemudian selanjutnya tentunya kita berjuang untuk dana alokasi umum (DAU), karena tidak mungkin kita akan mengakomodir semua tanpa ada penambahan DAU,” tandas Lisapaly.