Kebijakan Lima Hari Sekolah Tidak Bisa Dilaksanakan Serentak di NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya mengatakan, muncul gagasan tentang lima hari sekolah, memang menjadi sebuah polemik khususnya bagi dunia pendidikan, apakah tetap enam hari atau lima hari sekolah. Khusus untuk NTT, peraturan lima hari sekolah tentu tidak bisa dilaksanakan secara serentak, karena harus disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Hal ini disampaikan Gubernur Lebu Raya dalam sambutannya saat membuka kegiatan pada seminar sehari bertajuk “Kebijakan Lima Hari Sekolah, Masalah atau Solusi” yang digagas Dewan Pendidikan NTT, di Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTT, Selasa (8/8/2017).

Lebu Raya mengakui, masih terdapat berbagai masalah di bidang pendidikan yang harus terus dikerjakan dan diselesaikan. Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Rendahnya mutu pendidikan di NTT, sering hanya disoroti dari prosentase kelulusan saja.

“Untuk itu, kita tidak boleh pesimis, harus optimis dalam meningkatkan prosentase kelulusan. Proses belajar-mengajar harus menjadi perhatian serius dengan menonjolkan proses yang berkualitas,” pinta Lebu Raya.

Lebu Raya mengatakan, memajukan pendidikan pasti ada input, proses dan output. Karenanya, proses itu harus dilaksanakan secara berkualitas dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan semua pihak.

Dia mencotohkan pengalamannya dalam mengamati proses pendidikan yang selama ini diterapkan bila menghadapi ujian akhir, yaitu dengan mempelajari soal-soal ujian tahun lalu, fotocopy bahan pelajaran dan hafalan.

Baca juga : Satgas Yonif 712/WT Gelar Sepak Bola Mini, 16 Tim Rebut Piala Kemerdekaan

“Apakah itu cara terbaik, Menurut saya tidak. Kita harus berupaya agar proses kegiatan belajar mengajar harus kita kerjakan sebaik-baiknya, selama tiga tahun atau enam tahun berturut-turut untuk tingkat sekolah dasar, dalam membentuk karakter dan disiplin anak-anak sehingga kita yakin betul dapat menghasilkan anak didik yang lebih berkualitas, melalui proses belajar dan mengajar secara berkualitas pula,” katanya.

Terkait dengan karakter anak bangsa, menurut Lebu Raya, dalam kegiatan proses belajar dan mengajar harus membentuk karakter anak didik yang berjiwa Pancasilais, sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena bangsa ini dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, yaitu dengan adanya sekelompok orang yang ingin mengganti ideologi negara, Pancasila.

“Saya berulangkali tegaskan bahwa Pancasila harga mati dan NTT menolak keras yang namanya radikalisme, menolak seluruh Ormas anti Pancasila,” tegasnya.

Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho, selaku ketua panitia penyelenggara mengatakan, agenda hari ini adalah pembahasan kebijakan lima hari sekolah yang dalam implementasinya apakah merupakan solusi dalam rangka pendidikan bermutu atau akan menimbulkan masalah baru.

“Pada dasarnya setiap anak bangsa berhak mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualias serta berdaya saing sesuai bakat dan kemampuan yang dimiliki,” katanya.

Riwu Kaho menambahkan, tujuan digelarnya seminar sehari tersebut adalah untuk menjelaskan kebijakan lima hari sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018. Selanjutnya, lewat seminar ini diharapkan bisa dijaring aspirasi nasyarakat bagi perbaikan pendidikan di NTT.