Empat Parpol di NTT Diminta Tidak Reaktif

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Empat partai politik (Parpol) di NTT, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS diminta untuk tidak boleh reaktif seperti kebakaran jenggot menyikapi pernyataan Vicktor Bungtilu Laiskodat yang mengkritisi sikap partai- partai politik yang menolak Perppu 2 tahun 2017 dan menolak pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Penegasan ini disampaikan Ketua Tim Satuan Tugas Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Selasa (8/8/2017).

Menurut Petrus, pernyataan Laiskodat beberapa waktu lalu di Kupang merupakan bagian dari sikap patriotik untuk menyadarkan masyarakat tentang cara bagaimana membela negara dengan cara yang sederhana tetapi efisien. Pernyataan Laiskodat itu sesunguhnya memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hakekat hidup berbangsa dan bernegara dalam negara hukum Indonesia. Mengajak masyarakat NTT untuk bersama-sama menjaga NTT sebagai bagian yang integral dari wilayah NKRI untuk menjaga kebhinekaan, Pancasila, UUD 1945.

“Terlebih-lebih NTT sebagai provinsi yang warga masyarakatnya terkenal sangat toleran di tengah etnisnya yang beragam,” kata Petrus.

Petrus menyatakan, sebagai putra daerah NTT dalam segala kapasitas yang dimiliki, baik sebagai anggota DPR RI maupun pimpinan parpol NasDem, Laiskodat memiliki legal standing dan kewenangan konstitusional untuk mengelaborasi hakekat Perppu 2/ 2017 sebagai hukum nasional. Dimana aturan itu memberi wewenang kepada pemerinah untuk serta merta mengeksekusi pembubaran ormas radikal. Pemerintah telah memiliki bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itu pula pemerintah membubarkan HTI.

“Sikap Laikodat yang mengingatkan warga NTT untuk tidak memilih kader-kader dari Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS yang mengikuti kontestasi pilkada di NTT, sangat beralasan hukum bahkan sebagai sikap sangat patriotik,” tandas Petrus.

Baca juga : Paham Radikal Sudah Menguasai Parpol dan Fraksi-Fraksi di DPR

Lebih lanjut Petrus mengungkapkan, pernyataan Laikodat tersebut intinya meminta warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika dari ancaman perpecaahan sebagai akibat dari sikap politik keempat parpol itu. Sikap demikian adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan masyarakat bahwa warga masyarakat memiliki kekuatan dan hak konstitusional untuk menjatuhkan sanksi terhadap parpol dengan cara tidak memilih kader-kader parpol dalam pilkada dan pileg yang sikap politiknya menolak Perppu 2/ 2017 dan menolak pembubaran HTI.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menambahkan, Perppu 2/ 2017 adalah hukum positif yang mengikat semua pihak termasuk keempat parpol dimaksud, demi menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman perpecahan. Laiskodat sedang mencoba pendekatan “Bela Negara” dengan cara damai yaitu mengedukasi masyarakat memberikan sanksi kepada parpol yang tidak mendukung Perppu 2/ 2017 dan pembubaran HTI dengan cara tidak memilih kader-kadernya dalam pilkada, pileg bahkan pilpres.

Selain itu pemerintah juga memiliki kewenangan konstitusional untuk membekukan parpol atau melalui Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan parpol yang melakukan perbuatan tercela dan mengancam keselamatan negara.

Pengurus DPP Partai Demokrat, Beni Kabur Harman menyesalkan pernyataan salah satu tokoh pimpinan parpol yang mengdiskreditkan Demokrat. Pernyataan itu sangat tidak patut dikemukakan di bumi NTT, apalagi akan ada pilkada gubernur dan pilkada 10 kabupaten pada 2018 mendatang. Karena itu, tokoh parpol dimaksud diminta untuk mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.

Untuk diketahui, anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat dalam sebuah kesempatan di Kabupaten Kupang menyampaikan, ada sebagian kelompok anak bangsa yang ingin membangun satu negara yakni negara khilafah. Celakanya, partai- partai pendukungnya ada juga di NTT seperti Partai Demokrat. Mereka mendukung supaya kelompok ekstrim tumbuh di NTT.