Langgar Perda, Fraksi Kebangkitan Indonesia Tolak Pemanfaatan Lahan Milik Pemkot

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Menyikapi sikap pemerintah Kota Kupang yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak PT Suba Suka terhadap lahan milik pemerintah di Lokasi eks Restoran Teluk Kupang, yang dinilai melanggar Perda Nomor nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang, Tahun 2011-2031. Maka Fraksi Kebangkitan Indonesia menyatakan penolakan atas perjanjian tersebut.

“Kami ingin menyikapi, polemik yang terjadi di masyarakat kota kupang, khususnya tentang tata ruang. Nah dalam tata ruang ini, kita lebih spesifik kepada lahan eks restoran teluk kupang, dimana beberapa waktu yang lalu kita sama-sama ketahui bahwa lahan tersebut setelah tidak dikelolah lagi oleh teluk Kupang maka tentu menjadi hak pemerintah, hak masyarakat dalam hal ini penggunaaan lahan tersebut. Namun sesuai dengan ketentuan perda nomor 9 tahun 2012, tentang perubahan perda tahun 2011 tentang pengaturan tata ruang itu menghendaki bahwa ruang tersebut hanya untuk kepentingan publik,” Kata sekertaris Fraksi Kebangkitan Indonesia, Nithanael Pandie Kepada wartawan, di Gedung DPRD Kota Kupang,

Pandie mengatakan, melihat fenomena terjadi sekarang di ruang tersebut ada aktivitas untuk pembangunan, kita juga tidak tahu ada aktivitas apa, tapi sebenarnya ada pihak ke tiga yang masuk ke situ. Berarti terjadi perahlian fungsi dari amanat perda itu. Oleh sebab itu maka fraksi kami perlu menyampaikan sikap politik.

“Sikap politik kami itu jelas bahwa kami melihat bahwa pertumbuhan penduduk kota Kupang, dimana masyarakat kelas menengah kota itu semakin banyak dan kemudian kota Kupang ini sebagai ibu kota provinsi, sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan ekonomi, dimana masyarakatnya memerlukan satu ruang terbuka hijau, untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka.

Bukan hanya sekedar kebutuhan fisik makan dan minum tetapi kebutuhan hidup minimum itu berkaitan dengan kebutuhan rekreasi, dan seterusnya,”katanya.

Baca juga : TPDI Catat Sembilan Dosa Politik Setya Novanto

Menurutnya, RTH harus menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat kota Kupang, diantaranya kebutuhan untuk rekreasi. Untuk kebutuhan untuk rekreasi itu sebenarnya berkaitan dengan lahan.

Dikatakan, Pemerintah kota Kupang sekarang ini baru menyiapkan satu RTH yaitu taman nostalgia. Sementara perkembangan penduduk yang begitu pesat akibat kebutuhan angka kelahiran dan mobilisasi penduduk masuk yang begitu pesat karena menjadi pusat pendidikan, ekonomi dan pemerintahan, maka dibutuhkan lahan, dan lahan itu menurut amanat perda salah satu yang sebenarnya yang sangat strategis, mudah diakses, murah meriah yaitu lahan yang sekarang yang merupakan lahan eks restoran teluk kupang.

Oleh karena itu dengan melihat aktivitas yang ada maka kami dari fraksi gabungan kebangkitan Indonesia, menolak lahan tersebut digunakan untuk aktivitas lainnnya.

“Kami juga meminta kepada DRPD lewat pimpinan DPRD, untuk menyatakan sikap menolak terhadap peralihan fungsi ini dan kami sedang membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk lahan tersebut untuk difungsikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, yaitu ruang terbuka hijau yang ramah, yang murah, dan muda di akses. Itu barangkali harapan fraksi kami. Kami telah bersurat resmi kepada pimpinan DPRD, dan juga kepada pemerintah kota kupang untuk menindaklanjuti temuan kami, baik dari hasil pantauan kami di media, maupun kunjungan ke lokasi atau lapangan,” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi Daniel Hurek hanya menegaskan bahwa sebagai Fraksi, perpanjangan tangan partai kami telah memutuskan untuk meneruskan harapan rakyat ini melalui pimpinan dewan.

“Kami berharap bahwa pimpinan DPRD menggunakan kewenangannnya yang ada untuk bisa menyelenggarakan rapat dengar pendapat, sehingga proses diskusi antara pemerintah dan DPRD bisa berjalan. Mudah-mudahan, dalam diskusi tersebut, bisa ada kata sepakat. Bagi kami, fraksi gabungan kebangkitan Indonesia, inilah sikap kami, apapun yang diputuskan oleh pimpinan DPRD dan pemerintah, tentu secara politik, misalnya kami kalahpun pasti kami hormati,” katanya.