DPD PDIP NTT Ultimatum Empat Kabupaten

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan NTT mengultimatum kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di empat kabupaten yang belum menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati paling lambat pertengahan Agustus ini.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDIP NTT, Yunus Takandewa sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (2/8/2017).

Yunus menjelaskan, sebanyak 10 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang bersamaan dengan pemilu gubernur. Pendaftaran sudah dilakukan secara bersamaan di masing- masing DPC pada Mei lalu.

Dari jumlah kabupaten penyelenggara pilkada serentak itu, enam DPC sudah menyerahkan berkas pedaftaran yakni Ende, Sikka, Alor, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao. Sedangkan yang belum serahkan adalah Manggarai Timur, Kabuten Kupang, Nagekeo, dan Timor Tengah Selatan (TTS).

“Kami minta empat DPC itu serahkan berkas pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati paling lambat bertepatan dengan forum rapat kerja daerah (Rakerda) pada 12 Agustus mendatang,” kata Yunus.

Baca juga : Anggota Komisi IX DPR RI Kunker ke Perbatasan Belu-Timor Leste

Tentang alasan empat kabupaten belum serahkan berkas pada bakal calon, wakil ketua Komisi V DPRD NTT ini menyampaikan, kemungkinan masih dilakukan analisis dan komunikasi dengan partai politik lain yang akan dibangun koalisi untuk memenuhi syarat pengusungan pasangan calon. Sementara sejumlah partai lain masih membuka tahap pendaftaran bakal calon. Karena itulah empat kabupaten tesebut belu serahkan berkas.

“Kebetulan PDIP lebih awal membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati sehingga masih harus tunggu dengan partai lain,” ungkap Yunus.

Menyinggung soal kapan dilakuan survei, Yunus sampaikan, sangat fleksibel. Untuk kepentingan survei ini, DPD mendorong DPC 10 kabupaten untuk menggelar survei. Namun harus dikoordinasikan dengan DPP agar menggunakan salah satu dari 11 (sebelas) lembaga survei yang telah direkomendasikan.

“Biasanya sebelu DPP memberi rekomendasi keputusan bakal calon yang diusung, lembaga survei sudah serahkan berkas hasil survei ke partai,” ujar Yunus.

Yunus menambahkan, mengingat PDIP tidak memenuhi syarat pengusungan pasangan calon, maka komunikasi politik dengan prtai lain harap sudah final dilakukan di tingkat kabupaten. Dengan pertimbangan, kabupaten yang paling tahu kondisi riil di lapangan dan partai mana yang harus dibangun koalisi untuk memenuhi syarat pengusungan pasangan calon. Karena komunikasi politik ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang diberikan ke DPP.

“Prinsipnya, kami target menang di semua kabupaten, sehingga pengusungan pasangan calon benar- benar dilakukan secara selektif,” tandas Yunus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*