BKN Ingin Guru dan Bidan Tak Berstatus PNS

Jakarta, NTTOnlinenow.com – Perlu adan kajian mendalam mengenai wacana Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar guru dan bidan tidak perlu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar mendapat respons baik dan disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Guru berstatus PPPK baru wacana. Masih ngetes opini, belum ada kebijakan. Ngetes PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Mau mendengar responsnya,” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat dihubungi melalui pesan singkatnya Jakarta, Sabtu (29/7/2017), seperti yang dilansir Liputan6.com.

Lebih jauh Bima menjelaskan, BKN harus menjalankan tes kebijakan (policy test) sebagai sebuah standar umum dalam pembuatan kebijakan. Sebab jika tidak dilakukan tes kebijakan, maka akan dikhawatirkan merepotkan Presiden.

“Dites biar terjadi diskursus dan tidak terjadi gejolak yang besar. Kalau tidak dites, lalu dikeluarkan kebijakannya, ternyata ada penolakan besar, maka akan merepotkan Presiden, seperti kebijakan sekolah 5 hari. Busway dulu, policy test-nya sekitar 2 tahun sebelum diimplementasikan,” jelasnya.

Bima beralasan, wacana guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi sebagai PPPK bukan tanpa alasan. Salah satu pertimbangannya banyak guru dan bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS atau PNS.

“Memang berat sih mengajar di tempat terpencil kalau bukan orang lokal dan tidak ada passion,” ia menegaskan.

Menurutnya, perlakuan pemerintah terhadap PNS dan PPPK tidak terlalu berbeda jauh. Bedanya hanya pada kontrak yang diteken supaya guru dan bidan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Bima menuturkan, antara PNS dan PPPK sama saja, cuma bedanya ada kontrak dan kontraknya dinilai berdasarkan kinerja. PPPK di daerah terpencil juga pasti akan mendapatkan tunjangan, seperti tunjangan kemahalan.
Sumber : Liputan6.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*